News

Mardani: Perpanjangan PPKM Darurat Sampai 25 Juli Menyisakan Lubang Besar

Dalam cuitannya, Mardani mengkritik sejumlah kelemahan dalam kebijakan PPKM darurat.


Mardani: Perpanjangan PPKM Darurat Sampai 25 Juli Menyisakan Lubang Besar
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (Dok Pribadi)

AKURAT.CO, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera sebut keputusan pemerintah memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli menyisakan lubang besar.

"seperti interaksi petugas dengan masyarakat di lapangan dan berbagai indikator target kandas digapai," tulis dia sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari Twitter @MardaniAliSera pada Jumat (23/7/2021).

Mardani menilai banyak target yang belum tercapai dalam PPKM darurat itu, seperti target penurunan mobilitas sebesar 30% hanya tercapai masih 20%. 

"Lalu tracing dari 15 orang per satu kasus positif/300 ribu kontak yang ditargetkan, sejauh ini baru bisa melakukan tracing sebanyak 250 ribu kontak. Begitu juga dengan target positivity rate yang ditargetkan di bawah 10%, saat ini baru mencapai 30%," katanya.

Padahal, ia terus mengingatkan bahwa testing, tracing dan treatment merupakan kunci utama mengendalikan pandemi. 

"Sebanyak apa pun kapasitas/SDM yang digelontorkan untuk mengatasi pandemi, akan kalah cepat dengan kecepatan virus ini. Tidak bisa ditawar, sumber penularan mesti segera ditemukan agar rantai infeksi bisa diputus dengan tracing serta treatment," paparnya.

Usaha pemerintah dianggapnya gagal karena masih dibayangi dengan banyaknya RS yang menutup ruang IGD karena tak kuasa menampung pasien. Jumlah tenaga kesehatan juga kian berkurang karena terjangkit Covid-19.

"Bahkan tidak sedikit yang meninggal. Dengan testing yang agresif, pemerintah dapat mengurangi beban fasilitas kesehatan yang mulai kolaps," ungkapnya.

Selain itu, adanya kasus kekerasan yang terjadi saat penertiban pemberlakukan PPKM Darurat, kata dia harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. 

"Di masa perpanjangan jangan sampai terulang.  Masyarakat sudah merasakan dampaknya, ini mesti jadi pelajaran mahal para menteri, khususnya Mendagri @Kemendagri_RI," katanya.

Kemendagri termasuk telat dalam memberikan arahan, karena baru membuat edaran untuk Satpol PP, padahal ketika itu PPKM Darurat sudah mau habis. 

"Artinya tidak sedia payung sebelum hujan. Pemberian otoritas/peluang bagi Satpol PP untuk terlibat dlm penegakan PPKM mestinya sudah diprediksi dan jangan salahkan anak buah, pemimpin yang salah. Semua perlu persiapan dan manajemen yang baik," ujarnya.

Mardani menambahkan, bahwa Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan adalah jembatan banyak aktor kepentingan saat kondisi Covid-19 mengganas.

"Tentu ada kesulitan menengahi kebijakan yang disenangi semua pihak. Tapi satu hal yang harus selalu diingat, kekusaan yang besar akan diiringi tanggung jawab yang besar dan publik dibolehkan 'menegur' bila pemerintah luput dari tanggung jawabnya," tuturnya.[]