Ekonomi

Mardani Nilai Kasus Jiwasraya Bukti Demokrasi Diperdagangkan

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya merupakan bukti nyata ketika demokrasi diperdagangkan.


Mardani Nilai Kasus Jiwasraya Bukti Demokrasi Diperdagangkan
Tampak suasana kantor pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jakarta, Selasa (14/1/2020). Kementrian BUMN mengkawatirkan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya direalisasikan akan membuat investor takut menanamkan modalnya. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya merupakan bukti nyata ketika demokrasi diperdagangkan. Sehingga, dalam hal ini rakyat lagi yang mengalami kerugian.

“Terakhir, kasus seperti Jiwasraya merupakan bukti nyata bahwa ketika demokrasi diperdagangkan, rakyat lagi yang mengalami kerugian. Kesalahan Jiwasraya tidak bisa hanya ditimpakan pada personal, harus ada perbaikan struktural dan fundamental,” tulisnya melalui akun Twitter-nya @MardaniAliSera yang dikutip Akurat.co, Jakarta, Jumat (30/10/2020).

Tak hanya itu, menurutnya, kasus Jiwasraya telah membuka borok atau buruknya tata kelola BUMN. Terlebih cara penyelesaian kasus ini juga amat disayangkan.

Seperti pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp20 trilliun kepada PT BPUI (Persero), untuk penyelesaian kasusnya dilakukan melalui APBN 2021.

Mardani mengatakan, tidak sepantasnya negara bertanggungjawab menggunakan uang rakyat untuk menyehatkan BUMN tersebut. Sebab, permasalahan dalam kasus Jiwasraya diakibatkan adanya indikasi korupsi, tindakan curang (fraud), dan salah kelola (mismanagement).

Ia menilai, skandal korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

“Pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah. Pemberian PMN sebesar Rp20 trilliun yang bersumber dari APBN merupakan pengalihan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat kepada rakyat Indonesia. Apalagi di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19,” tulisnya lagi.

Lebih lanjut, kata Mardani, hal ini jelas pencederaan bagi seluruh rakyat. Aset-aset Jiwasraya yang masih bisa diselamatkan, diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah “tradisional” Jiwasraya yang merupakan kumpulan orang dan para pensiunan, bukan untuk nasabah saving plan.