News

Mardani: Miris Lihat KPK dan Kemenpan-RB Saling Lempar Tanggung Jawab

Mardani mengatakan kejadian ini harus dibuka ke publik karena sudah menjadi urusan semua. 


Mardani: Miris Lihat KPK dan Kemenpan-RB Saling Lempar Tanggung Jawab
Politisi PKS Mardani Ali Sera (Istimewa)

AKURAT.CO, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera miris melihat Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KenmpanRB) yang terkesan saling lempar tanggung jawab.

"Miris ketika melihat @KPK_RI dan @kempanrb saling lempar tanggung jawab nasib 75 pegawai KPK yang diberitakan tidak lolos seleksi PNS. Lebih jauh, jangan sampai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) jadi ‘alat’ untuk mengurangi/mengintervensi independensi para pegawai KPK dalam melaksanakan tugasnya," ujarnya sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari Twitter @MardaniAliSera pada Jumat (7/5/2021).

Menurutnya, pegawai-pegawai KPK mestinya bisa dipertahankan dan jika ada yang tidak lolos tes tersebut, perlu diiringi dengan memberikan kesempatan untuk memperkuat wawasan kebangsaan. 

"Ada Lemhannas yang bisa membantu melakukan pembinaan. Kecuali mereka memutuskan sendiri untuk mundur," katanya.

Mardani mengatakan kejadian ini harus dibuka ke publik karena sudah menjadi urusan semua. "Nasib pegawai KPK, yang sebagian berstatus penyelidik/penyidik, apalagi yang senior sudah mengharumkan nama KPK. Besarnya KPK pun tidak lepas dari peran penyidik dan pegawai KPK yang sudah berdedikasi selama ini," kata dia.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan, tidak boleh ada satu pun kebijakan yang merugikan pegawai KPK dalam proses pengalihan status menjadi ASN. 

"Pimpinan KPK harus taat putusan tersebut," tuturnya.

Seharusnya yang dilakukan KPK bukan menyeleksi, melainkan memberi asesmen terhadap pegawai dalam peralihan status menjadi ASN. 

"Jangan justru melempar tanggung jawab kepada lembaga lain seperti Kemenpan RB atau BKN," pungkasnya.

Selain itu, KPK mesti duduk bareng bersama Kemenpan RB untuk menjelaskan duduk permasalahan, termasuk TWK tadi. 

"Apa maksud dan tujuannya. Plus kenapa ada pertanyaan2 yang tidak standar dan tricky. Semua tidak boleh lempar tangan, mesti bertanggung jawab," ujarnya.

Menurutnya, oposisi sangat berkepentingan KPK kuat, agar menjadi pengawas dan penyelamat anggaran rakyat. 

"Untuk publik, mari kita kawal dan awasi dengan ketat beragam upaya pelemahan sistematis pada KPK. Institusi yang sudah mampu bekerja memerangi korupsi selama ini," katanya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak untuk memproses 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Mereka menilai penentuan nasib puluhan pegawai tersebut merupakan kewenangan KPK.

TWK merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

"Sebagaimana Peraturan KPK, hal ini kewenangan pimpinan KPK," ujar Menpan-RB Tjahjo Kumolo lewat pesan singkat, Rabu (5/5/2021).

Bayu Primanda

https://akurat.co