News

Mardani Maming Telah Terima Surat Penetapan Tersangka dari KPK

Maming telah mengetahui bahwa dirinya telah dijadikan tersangka oleh KPK terkait salah satu perkara yang tengah diusut oleh lembaga anti rasuah saat ini.


Mardani Maming Telah Terima Surat Penetapan Tersangka dari KPK
Bendum PBNU Mardani H Maming di Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Kuasa Hukum Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming, Ahmad Irawan membenarkan bahwa kliennya tersebut telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan begitu, Maming telah mengetahui bahwa dirinya telah dijadikan tersangka oleh KPK terkait salah satu perkara yang tengah diusut oleh lembaga anti rasuah saat ini.

"Sudah. Terima (SPDP) hari Rabu 22 Juni kemarin," ujar Irawan dalam keterangan tertulis, Jumat (24/6/2022).

baca juga:

Meski begitu, Irawan menjelaskan pihaknya akan mempelajari dan mentelaah terlebih dahulu terkait SPDP tersebut dan kemudian akan menentukan sikap langkah upaya hukum selanjutnya yang akan dilakukan.

"insya Allah kita akan lakukan upaya hukum. Sedang dikaji dan dipersiapkan, termasuk upaya praperadilan itu. Ruang hukum yang ada kita optimalkan," ungkapnya.

Sebelumnya, Bendahara Umum (Bendum) PBNU Mardani H Maming dicegah ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kebijakan ini berlaku selama enam bulan ke depan.

Maming dicegah ke luar negeri atas permintaan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Betul (dicegah ke luar negeri), berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022," ucap Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh saat dihubungi AKURAT.CO, Senin (20/6/2022).

Achmad menyebutkan, Maming dicegah ke luar negeri lantaran telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun, ia tak menjelaskan Maming dijadikan tersangka terkait kasus apa.

"Betul (sebagai tersangka)," ungkapnya.

Sebagai informasi, Bendum PBNU tersebut sebelumnya pernah diperiksa KPK pada Kamis (2/6/2022). Usai diperiksa, ia menjelaskan pemanggilan dirinya untuk memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan tim penyelidik KPK.

Mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut juga menjelaskan pemanggilan dirinya berkaitan dengan PT Jhonlin Grup milik Syamsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

"Ya saya hadir di sini sebagai pemeriksaan pemberi informasi penyelidikan, tapi intinya saya hadir di sini ini permasalahan saya dengan Haji Syamsudin atau Haji Isam pemilik Jhonlin," ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (2/6/2022) malam.

Maming diduga terlibat dalam kasus suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Kemudian pada Rabu (8/6/2022) kuasa hukum Mardani Maming, Ahmad Irawan menyambangi Gedung Merah Putih KPK untuk memberikan beberapa dokumen kepada tim penyelidik KPK.[]