News

Mardani Maming Ditetapkan Tersangka, Adhie Massardi: Pilihannya Mundur atau Dimundurkan

Mardani Maming dicegah ke luar negeri mulai 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 oleh pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham atas permintaan KPK.


Mardani Maming Ditetapkan Tersangka, Adhie Massardi: Pilihannya Mundur atau Dimundurkan
Potret Mardani Maming jajan pinggir jalan (Instagram/mardani_maming)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam telah menetapkan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming sebagai tersangka. Pasalnya kendati belum ada keterangan resmi dari KPK. Namun Mardani telah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan kedepan. 

Mardani Maming dicegah ke luar negeri mulai 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 oleh pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham atas permintaan KPK.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi menilai status tersangka yang disandang Mardani Maming itu merupakan preseden buruk bagi organisasi yang menaunginya, baik sebagai Ketua Umum Hipmi maupun Bendara Umum PBNU. Menurut mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden Gus Dur itu, Mardani harus legowo mundur dari jabatanya di organisasi yang telah membesarkan namanya, lantaran telah menyandang satus sebagai tersangka. 

baca juga:

Sebab selain akan menimbulkan citra buruk bagi organsasi baik di PBNU maupun Hipmi. Dikhawatirkan akan ada suara-suara sumbang dari masyarakat, jika Mardani masih terus beratahan dan tidak mundur dari organisasi dengan status tersangka dari KPK.

"Kalau saya umpama-nya pejabat publik kalau ada sekelompok orang saja meragukan profesionalitas saya. Berarti sebagai pejabat publik saya sudah cacat. Dan ini organisasi standarnya bagus. Karena akan ada suara negatif dari masyarakat pilihanya harus mundur agar tidak menjadi cemoohan temasuk dari Hipmi dari semua organisasi," kata dia di Jakarta, Selasa malam (21/6/2022).

Adhie menambahkan jika ternyata Mardani tidak bersedia mundur lantaran berpengang teguh terhadap asas praduga tidak bersalah sebelum terbukti di pengadilan. PBNU maupun Hipmi berhak untuk memberhentikan Mardani H Maming. 

"Ini kan agar tidak menjadi blunder dan menjadi politisasi. Ya memang harus KPK tidak ada jalan lain kecuali melanjutkan dan memperjelas (status Mardani) sehingga oraganisasi PBNU sikapnya jelas karena ada faktor pidana. Tetapi menurut saya kalau melihat organisasi ke-agamaan begitu ada suara negatif dari publik ini harus segera bertindak. Berhentikan meskipun hukum nantinya menyatakan tidak terbukti," papar Adhie.

PBNU ataupun Hipmi kata Adhie berhak memberhentikan dengan alasan agar oraganisi bisa terus berjalan dan tidak terpengaruh citra buruk karena ada pengurusnya yang berstatus tersangka. Disisi lain organsisasi memberikan keleluasaan bagi yang bersangkutan agara lebih leluasa menyelesaikan permasalahan yang membelitnya. []