News

Mardani Maming Ajukan Prapreradilan ke PN Jakarta Selatan, KPK Siap Hadapi

Maming mengajukan gugatan praperadilan lantaran adanya penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Mardani Maming Ajukan Prapreradilan ke PN Jakarta Selatan, KPK Siap Hadapi
Bendum PBNU Mardani H Maming di Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin (27/6/2022).

Maming mengajukan gugatan praperadilan lantaran adanya penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011.

"Sudah (gugatan praperadilan ke PN Jaksel) pada Senin 27 Juni 2022," ucap Humas PN Jaksel Haruno saat dihubungi AKURAT.CO, Selasa (28/6/2022).

baca juga:

Haruno menyampaikan gugatan tersebut telah tercatat pada PN Jaksel dengan nomor perkara 55/pid.pra/2022/pn.jkt.sel

KPK sebelumnya juga telah menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan jika Bendum PBNU tersebut mengajukannya.

"Jika memang yang bersangkutan (Mardani H Maming) akan ajukan praperadilan, tentu KPK siap hadapi," ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (24/6/2022).

KPK juga telah memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut.

Terkait itu, Maming telah mengetahui bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat yang telah ia terima pada Rabu (22/6/2022).

KPK juga menegaskan bahwa tim penyidik telah bekerja sesuai prosedur dan aturan yang ada sehingga telah memiliki kecukupan alat bukti untuk meningkatkan perkara yang dimaksud ke tahap penyidikan.

Kendati begitu, hingga kini KPK masih belum mengumumkan status hukum Mardani H Maming dan enggan membeberkan secara lebih detail lagi terkait hal tersebut.

Sebagai informasi, Bendum PBNU tersebut dicegah ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

Hal tersebut berdasarkan adanya pengajuan permintaan dari KPK lantaran Maming telah menyandang status tersangka dalam kasus yang tengah diusut lembaga antirasuah itu.

Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh pun telah mengkonfirmasi adanya pencegahan Maming ke luar negeri tersebut

"Betul (dicegah ke luar negeri), berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022," Achmad Nur Salah saat dihubungi AKURAT.CO, Senin (20/6/2022).

Achmad menyebutkan, Maming dicegah ke luar negeri lantaran telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun, ia tak menjelaskan Maming dijadikan tersangka terkait kasus apa.

"Betul (sebagai tersangka)," ungkapnya.[]