News

Mardani: Jika Kejadian Pengurangan Hukum Terus Terulang, Sistem Penegakan Hukum Bisa Rusak!

Pentingnya sensitivitas keadilan bagi masyarakat, atas polemik penegakan hukum di tanah air


Mardani: Jika Kejadian Pengurangan Hukum Terus Terulang, Sistem Penegakan Hukum Bisa Rusak!
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (Dok Pribadi)

AKURAT.CO, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  Mardani Ali Sera menilai jika kejadian pengurangan hukuman seperti yang ddialami Djoko Tjandra terus berulang, sistem penegakan hukum bisa rusak.

"Begitu juga dengan wibawa aparat penegak hukum sampai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang jadi luntur," ungkap Mardani lewat akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera, Minggu (1/8/2021).

Dia mengatakan, kasus Djoko Tjandra merupakan masalah extraordinary. Sehingga, lanjut Mardani, banyak yang berharap sejumlah penjahat dan koruptor lain yang kabur dari Indonesia termasuk yang buron di dalam negeri harus dikejar dan diungkap.

"Pentingnya sensitivitas keadilan bagi masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, juga ada Jaksa Pinangki yang mendapat diskon hukuman dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. sebagai pengingat, Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki merupakan terdakwa dalam satu kasus yang sama.

Keduanya terlibat dalam suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Ini lantaran agar Djoko Tjandra terlepas dari kasus hukum hak tagih Bank Bali. Djoko Tjandra merupakan pemberi suap, sementara Jaksa Pinangki adalah penerimanya.

Jaksa Pinangki lhukumannya dipotong hingga 6 tahun penjara. Vonis yang awalnya 10 tahun penjara kini hanya 4 tahun penjara saja.

Sementara, vonis hukuman Djoko Tjandra yang tadinya empat tahun enam bulan penjara dipotong menjadi tiga tahun enam bulan penjara ditambah hukuman denda tetap Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.

Djoko Tjandra telah mengajukan banding atas putusan ditingkat pertama. Ia dijerat dalam perkara suap untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait statusnya dalam kasus cassie bank Bali dan kasus suap penghapusan red notice dan penghapusan DPO.

“Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 100 juta,” dikutip dari situs Mahkamah Agung (MA), Rabu (28/7/2021).[]