News

Mardani: Isu Pegawai Terancam Dipecat Bisa Melemahankan KPK

Terancam dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan bisa dianggap sebagai pelemahan terhadap KPK.


Mardani: Isu Pegawai Terancam Dipecat Bisa Melemahankan KPK
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Ali Sera, menilai jika benar ada sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan bisa dianggap sebagai pelemahan terhadap KPK.

"Ini adalah bencana, kisah sedih yang dapat berujung kepada pelemahan, bahkan kematian KPK," ungkap Mardani sebagaimana dikutip AKURAT.CO dalam cuitan pengguna akun @MardaniAliSera, Rabu (5/5/2021).

Mardani mengatakan, mestinya pertanyaan tersebut harus diinvestigasi dan dibuka ke publik. Sebab menurut Mardani, basis KPK adalah orang-orang yang punya kapasitas dan integritas, bukan orang-orang yang punya orientasi tertentu.

Selain itu, Mardani menyebut akar masalahnya adalah revisi UU KPK yang salah satunya mengharuskan status ASN bagi pegawai termasuk penyidik KPK. Dia menyebut, tes kebangsaan sebagai upaya pembersihan pegawai yang dianggap punya paham berbeda.

"Bentuk korupsi kian hari semakin rumit dan kompleks. Kita perlu KPK yang bertaji sebelum ada revisi UU KPK. Jika kondisinya terus seperti ini, sulit Indonesia untuk maju karena korupsi bisa semakin merajalela," ujarnya.

Seperti diketahui, Penyidik senior KPK Novel Baswedan sendiri mengaku telah mendengar informasi perihal puluhan pegawai KPK termsuk dirinya tidak lolos tes wawasan kebangasaan sebagai bagian dari proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Ya, benar, saya dengar info tersebut," kata Novel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN memang imbas dari revisi Undang-Undang KPK.

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu