News

Mardani H Maming Ajukan Praperadilan, MAKI Malah Senang dan Bilang Begini!

MAKI turut berkomentar terkait adanya pengajuan gugatan praperadilan Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


Mardani H Maming Ajukan Praperadilan, MAKI Malah Senang dan Bilang Begini!
Koordinator MAKI, Boyamin saat mendatangi KPK, Jumat (11/12/2019) (AKURAT.CO/Aricho Hutagalung)

AKURAT.CO Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman turut berkomentar terkait adanya pengajuan gugatan praperadilan Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Boyamin menilai langkah yang diambil Maming beserta kuasa hukumnya merupakan langkah yang perlu dihormati. Sebab, Maming tidak merasa puas dengan penetapan tersangka terhadap dirinya dari KPK.

Menurut dia, adanya gugatan praperadilan ke PN merupakan sarana yang paling pas. Sebab, hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia.

baca juga:

"Saya senang ketika Mardani Maming itu mengajukan praperadilan karena ini sarana yang paling pas yang diberikan KUHAP kita, kalau tidak puas dengan penetapan tersangka, bisa mengajukan gugatan praperadilan," ucap Boyamin saat dihubungi AKURAT.CO, Rabu (29/6/2022).

Selain itu, Boyamin menyebutkan ingin melihat kesiapan lembaga antirasuah dalam menghadapi adanya gugatan praperadilan tersebut. Sehingga nantinya dapat memperkuat bukti bahwa telah terjadi adanya unsur pidana di dalam kasus tersebut.

"Kita cermati apakah KPK betul-betul sudah sangat cermat dalam mencari alat bukti, menemukan unsur dan perbuatan melawan hukumnya," ujarnya.

"Jadi nanti kita cermati bersama pada saat pembuktian di pengadilan maupun pembuktian dari pihak Mardani Maming bahwa dia merasa tidak sah penetapan tersangka, berarti kan dia menyangkal dengan bukti-bukti dan segala macem," tambahnya.

Meski demikian, Boyamin juga menghormati adanya langkah yang dilakukan KPK yang hingga sampai saat ini belum menetapkan tersangka terkait dengan perkara tersebut. Menurutnya, kebijakan yang dilakukan KPK saat ini merupakan bentuk adanya strategi yang dilakukan lembaga antirasuah dalam mengungkap suatu perkara.

"Itu istilahnya style-nya atau metodenya pak Firli ketika menjabat ketua KPK, dengan alasan khawatir melarikan diri atau banyak hal maka tidak diumumkan. Diumumkan saat upaya paksa yaitu penahan. Ya sudah kita hormati itu," tuturnya.