News

Mardani Ali Sera Beberkan Alasan PKS Tak Setuju RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna!

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya melihat gagasan pemindahan IKN memuat potensi masalah baik formil maupun substantif.


Mardani Ali Sera Beberkan Alasan PKS Tak Setuju RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna!
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (Dok Pribadi)

AKURAT.CO Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) untuk dilanjutkan ke tahapan proses berikutnya yakni pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya melihat gagasan pemindahan IKN memuat potensi masalah baik formil maupun substantif.

"Contoh secara formil prosedural. Materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN mengandung berbagai permasalahan konstitusionalitas," kata dia dikutip AKURAT.CO dari akun Twitter-nya @MardaniAliSera, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

baca juga:

Ia menerangkan, PKS melihat konsep IKN yg dirancang sebagai wilayah setingkat “Provinsi Administratif” tidak sejalan dengan konsep negara kesatuan (dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 UUD 1945) dan konsensus nasional “4 pilar kebangsaan”.

Lebih lanjut, kata dia, konsep “Provinsi Administratif” dalam RUU IKN menempatkan penyelenggaraan pemerintah daerah IKN dikelola oleh Otorita IKN di mana pengisian jabatan kepala Otorita IKN dilakukan melalui penunjukkan langsung oleh Presiden.

"Penyelenggaraan pemerintahan IKN melalui otorita IKN harus dikaji lagi karena konstitusi (pasal 18 ayat 3 dan 18 ayat 4 UUD 1945) hanya mengenal kelembagaan Gubernur & DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah tingkat provinsi," jelas Mardani.

Selain itu, Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN pun dibentuk dalam waktu yang amat singkat. Ditambah lagi dengan pembahasan RUU yang tergolong cepat.

"Sehingga dengan waktu yang terbatas amat berpotensi mengalami kelemahan-kelemahan, baik dalam hal penyerapan aspirasi di masyarakat maupun partisipasi masyarakat menjadi hal yang esensial," ungkapnya.

Ia menambahkan, pembahasan RUU IKN yang tergesa-gesa, tidak cermat terhadap substansi strategis akan berdampak besar pada publik serta negara akan amat berisiko.