News

Mardani Ali Sera: Aspirasi Lansung dari Rakyat Papua Wajib Didengar

Mardani Ali Sera prihatin teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) tidak bisa dibendung selama satu pekan terakhir.


Mardani Ali Sera: Aspirasi Lansung dari Rakyat Papua Wajib Didengar
Politisi PKS Mardani Ali Sera (Istimewa)

AKURAT.CO, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera prihatin teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) tidak bisa dibendung selama satu pekan terakhir. Teranyar dua guru tewas ditembak KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. 

"Terakhir, 2 orang guru tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Aspirasi lansung dari rakyat Papua wajib didengar, guna menghindari eskalasi kekerasan yang berpotensi meningkat seiring dengan pembahasan RUU Otsus Papua," kata Mardani sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari akun Twitter @MardaniAliSera, Jumat (16/4/2021).

Mardani mengatakan, jika pemerintah ingin menuju model resolusi konflik seperti perundingan Helsinki (2005), mereka mesti melihat persoalan Papua dengan paradigma dan perspektif yang lebih demokratis.

"Penanganan keamanan tetap dalam bingkai kerangka hukum yang proporsional," kata dia.

Namun hal tersebut harus diiringi upaya melakukan proses dialog. Ia menyarankan untuk bangun ruang komunikasi dengan berbagai stakeholder strategis di Papua.

"Kelompok-kelompok tersebut jadikan satu ruang oleh pemerintah untuk duduk bersama, lebih baik, lebih inklusif dan lebih demokratis. Itu cara terbaik penyelesaiannya," katanya.

Selain itu, tidak terelakkan, tata kelola Otsus Papua memang jadi persoalan, sudah hampir 20 tahun penerapan Otsus Papua, namun dampaknya belum terasa. Terlebih mekanisme pertanggungjawaban dana tersebut tidak diatur secara tegas.

"Imbasnya, manfaat dana tidak terlihat dan tidak bisa dibedakan dengan dana APBD. Publik tidak tahu dana untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan selama ini apakah berasal dari dana otsus atau berasal dari APBD," ujarnya.

Harus ada sistem pemantauan anggaran yang transparan agar monitoring alokasi anggaran bisa berjalan, sekaligus mencegah praktik penyelewengan.

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu