News

Marcellus Hakeng: Sudah Saatnya Fokus Kembali Ke Maritim

Marcellus Hakeng: Sudah Saatnya Fokus Kembali Ke Maritim
pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), Marcellus Hakeng Jayawibawa. (Repro)

AKURAT.CO, Marcellus Hakeng Jayawibawa merinci sejumlah persoalan penting yang mewarnai dinamika maritim tanah air sepanjang tahun 2022. Di antaranya, persoalan kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan rencana sistem kontrak bagi nelayan.

Di sisi lain, Marcellus Hekeng optimistis dengan pengangkatan Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, pengangkatan Yudo Margono menjadi kado istimewa dari sejumlah persoalan yang perlu dicermati di sektor maritim setelah mati suri dihantam gelombang pandemi Covid 19.

Berikut ini pandangan Marcellus Hakeng Jayawibawa, pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), terkait dinamika sektor maritim di tanah air:

baca juga:

Bagaimana pandangan anda tentang penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI bagi dunia maritim kita?

Terpilihnya Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI menjadi angin segar bagi sektor maritim. Dan, boleh jadi pilihan Presiden Jokowi juga memenuhi harapan dari para penggiat maritim. Saya menyatakan langkah Presiden Jokowi memilih Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI sudah tepat.

Dengan latar belakang Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dari TNI Angkatan Laut diharapkan mampu membawa TNI menjaga wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari  Miangas hingga Rote. Total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi (km2), dimana 5.80 km2 adalah lautan atau 67 persen wilayah Indonesia adalah perairan, 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan.

Apa harapan anda dari penunjukkan Laksamana Yudo Margono?

Saya mengharapkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta jajaran TNI dapat ikut mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi.

Dan, diharapkan pula Panglima TNI  dapat ikut mendukung kebijakan kelautan Indonesia yang  terdiri atas tujuh pilar, yaitu pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola dan kelembagaan laut; ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; budaya bahari; dan diplomasi maritim.

Menurut anda, apa persoalan maritim saat ini yang perlu mendapat perhatian?

Persoalan kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berada di perairan Natuna yang kaya akan sumber daya perikanan kerapkali menjadi incaran kapal-kapal ikan asing seperti dari China dan Vietnam. Eskalasi di wilayah perairan Natuna akan terjadi mengingat potensi perikanan tangkap cukup besar itu. Karena itu perlu pengawasan dari pemerintah Indonesia untuk memberi perlindungan kepada nelayan Indonesia.

Ditambah lagi persoalan pemberian konsesi ZEE ke Vietnam yang tak kunjung menemui kesepakatan perlu mendapat pengawalan baik dari masyarakat maritim, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun TNI AL.

Bagaimana posisi maritim Indonesia secara geopolitik dan geostrategis?

Saat ini telah terjadi peralihan aktivitas dan perhatian dunia dari wilayah Mediterania dan Atlantik ke kawasan Indopasifik. Peralihan ini tentu saja mengakibatkan wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis. Samudera Hindia menjadi perlintasan strategis dan Indonesia sangat dekat. Karena itu Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis.

Di sinilah sangat dibutuhkan kekuatan matra TNI AL dengan dukungan dari matra TNI lainnya.

Luasnya wilayah maritim kita belum tertangani secara optimal, hasil perikanan tangkap belum sepenuhnya dimanfaatkan. Menurut anda?

Ini terjadi karena masih adanya keterbatasan sumber daya manusia Indonesia yang memberikan perhatian kepada dunia maritim. Sebenarnya kita bisa mewujudkan diri menjadi poros maritim dunia melalui ekonomi biru dari sumber daya protein ikan laut.

Indonesia punya sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), antara lain perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan, perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau, perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur. Kesebelas WPPNRI ini memiliki sumber daya ikan tangkap yang jenisnya berbeda-beda.

Saran anda?

Sudah saatnya Indonesia fokus kembali ke maritim. Saya mengusulkan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tidak berlebihan bila memposisikan laut menjadi pusat pemecahan dari berbagai persoalan bangsa Indonesia seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran hingga persoalan kelaparan.

Untuk mewujudkan ini dibutuhkan kerjasama antara semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah. Saya ingin menegaskan bukan hanya hasil tangkapan yang melimpah jadi perhatian tapi sarana pendukung juga dibutuhkan.

Contohnya pelabuhan terpadu untuk perikanan tangkap. Di pelabuhan perlu dibangun pabrik pengolahan ikan, sehingga hasil ikan dapat langsung diolah. Dibutuhkan juga gudang penyimpanan ikan berpendingin (cold storage) untuk menjaga kesegaran ikan sebelum sampai ke konsumen. Dan penting juga dipikirkan pengadaan kapal penampungan (ship to ship) hasil tangkapan nelayan di tengah laut.

Bagaimana dengan nasib nelayan kita?

Sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia berlimpah antara lain perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Akan tetapi kekayaan sumber daya kelautan yang berlimpah ini belum sepenuhnya dapat dinikmati nelayan bahkan belum mampu mengangkat nasib nelayan Indonesia. 

Berdasarkan laporan, ada beberapa masalah yang seringkali menghadang nelayan Indonesia. Salah satu masalah yang sering dikeluhkan para nelayan mengenai persoalan ketersediaan bahan bakar solar subsidi. Ada dugaan masih ada pihak yang seharusnya tidak memanfaatkan solar subsidi tapi menggunakannya sehingga nelayan kecil terkena imbas dimana solar subsidi yang dibutuhkan tak ada lagi.

Penerapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi nelayan, pandangan anda?

Betul, hal lain yang saat ini sedang menjadi perdebatan adalah penerapan tarif PNBP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/2021. Peraturan ini dinilai memberatkan nelayan karena ketentuan naiknya besaran tarif PNBP kepada nelayan menjadi sekitar 5-10 persen. Padahal aturan sebelumnya yakni PP Nomor 62 tahun 2002 mengatur kategori kapal kurang dari 60 GT hanya dikenakan tarif 1 persen. Kemudian di PP Nomor 75 Tahun 2015 naik menjadi 5 persen dengan kategori kapal kecil 30-60 GT.

Di aturan terbaru, PP Nomor 85 Tahun 2021, ketentuan itu justru diperluas menjadi kapal dengan ukuran 5-60 GT dikenakan tarif 5 persen untuk PNBP. Ini patut diduga membuat nelayan tradisional menjadi enggan melaporkan hasil tangkapan mereka dan mengakibatkan data hasil tangkapan para nelayan tradisional menjadi tidak akurat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin memberlakukan sistem kontrak bagi nelayan kecil, menurut anda?

Penangkapan ikan terukur dengan sistem kontrak kuota hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh perusahaan kapal besar di sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan. Rencana kuota ini dikhawatirkan tidak dapat berjalan untuk nelayan kecil atau nelayan tradisional karena mereka tidak memiliki modal yang kuat serta tidak memiliki ketersediaan kapal-kapal yang sesuai dengan kontraknya.

Bagi nelayan Indonesia yang kurang sejahtera, KKP dapat memberikan alternatif cara pembiayaan usaha perikanan tangkap yang mudah untuk diakses.

Perlindungan hukum bagi pelaut perikanan, sudahkah berjalan?

Perhatian dan perlindungan hukum bagi para penyumbang devisa negara yakni Pelaut Kapal Niaga ataupun Pelaut Perikanan masih dirasakan kurang. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyak perlakuan kurang adil yang diterima oleh Pekerja Migran Indonesia terutama yang bekerja sebagai Pelaut Perikanan (PMI PP) yang bekerja di atas kapal penangkap ikan berbendera asing.

Dari laporan studi bertajuk "Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, HAM, dan Kelembagaan" yang diluncurkan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada 31 Agustus 2022 lalu,  PMI PP masih dihadapkan dengan praktik-praktik perbudakan modern dan perdagangan manusia. 

Saya berharap dari temuan tersebut pemerintah dapat melakukan perundingan dengan negara-negara lain yang banyak memanfaatkan tenaga kerja Pelaut Perikanan Indonesia sehingga dapat ditemukan titik terang penyelesaian yang saling menguntungkan.

Kecelakaan kapal penyeberangan masih kerap terjadi, pandangan anda?

Perlu memperketat pengawasan guna meminimalisasi kecelakaan yang melibatkan kapal penyeberangan. Perhitungan stabilitas kapal yang tidak dapat dilakukan dengan baik akan berisiko besar terhadap terjadinya kecelakaan kapal di saat sedang melakukan kegiatan bongkar muat maupun saat pelayaran.

Di samping itu, penting juga menegakkan aturan dalam hal manifes penumpang dan barang yang diangkut. Jangan karena mementingkan keuntungan semata tapi mengabaikan keselamatan kapal dan penumpang.

Perlu juga diperhatikan crew manifest dengan jumlah yang presisi. Jika crew manifes tidak sesuai maka kerap kali pula akan menghambat proses penyelamatan dan penyelidikan sebab kecelakaan kapal.[]