News

Marak Pencatutan Nama ASN, TNI dan Polri Sebagai Pengurus Parpol, Bawaslu Buka Posko Aduan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau aparatur sipil negara dan TNI/ Polri untuk memastikan nama mereka tidak dicatut oleh Parpol sebagai pengurus partai politik.

Marak Pencatutan Nama ASN, TNI dan Polri Sebagai Pengurus Parpol, Bawaslu Buka Posko Aduan

AKURAT.CO, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau aparatur sipil negara dan TNI/ Polri untuk memastikan nama mereka tidak dicatut oleh Parpol sebagai pengurus partai politik. Bawaslu RI bahkan telah menginstruksikan kepada seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota untuk membuka posko aduan. Posko itu menerima aduan masyarakat terkait pencatutan data diri ASN, TNI/Polri sebagai pengurus Parpol. 

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menginstruksikan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat. Dia juga mengimbau kepada aparatur sipil negara (ASN) di seluruh kementerian/lembaga dan anggota TNI/Polri untuk memeriksa nama dan nomor induk kependudukan (NIK)-nya.

"Hal tersebut bertujuan untuk memastikan data yang bersangkutan tidak dicatut sebagai anggota atau pengurus yang didaftarkan parpol di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)," ungkapnya dalam keterangannya, Minggu (14/8/2022).

baca juga:

Posko aduan itu bersamaan dengan momentum pendaftaran Parpol ke KPU dan tahapan verifikasinya. 

Lolly menjelaskan, Bawaslu menginisiasi pendirian posko aduan tersebut untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dalam tahapan pendaftaran parpol, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024. Sebab, Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memerintahkan Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memeriksa namanya dalam laman infopemilu.kpu.go.id, Bawaslu di daerah juga diinstruksikan agar melakukan sosialisasi dan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk memeriksan nama dan data pribadinya apakah terdaftar tanpa izin (dicatut) sebagai anggota maupun sebagai pengurus parpol.

"Adapun pencatutan nama warga sebagai anggota atau kepengurusan parpol merupakan pelanggaran pemilu yang pada ujungnya berpotensi menyebabkan sengketa proses pemilu," tegasnya.

Misalnya, sambung Lolly, jika ada parpol yang mencatut nama warga sebagai anggota atau pengurusnya, padahal warga yang bersangkutan tidak menjadi anggota atau pengurus, artinya ada salah satu syarat pencalonan parpol peserta pemilu yang dapat terpengaruh hingga tidak memenuhi syarat.

Lebih lanjut, beberapa syarat bagi sebuah parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu di antaranya adalah memiliki kepengurusan paling sedikit di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat dan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol.[]