News

Marak Pelecehan Seksual di Transportasi Publik, Kemenhub Diminta Buat Regulasi Pencegahan

Marak Pelecehan Seksual di Transportasi Publik, Kemenhub Diminta Buat Regulasi Pencegahan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta terpilih periode 2019 - 2024 Fahira Idris (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO  Anggota Komite II DPD RI Fahira Idris mendesak Kementerian Perhubungan membuat regulasi yang memungkinkan adanya pencegahan pelecehan seksual di angkutan umum. Maraknya kasus pelecehan seksual di angkutan umum belakangan ini menjadi dasar dia mendorong agar regulasi itu rersedia dan dijalankan. 

“Kita harus akui regulasi di sektor transportasi belum optimal mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap penumpang. Idealnya Kementerian Perhubungan sudah mulai merumuskan regulasi yang melindungi penumpang dari pelecehan seksual, agar standarnya sama di semua daerah dan berlaku secara nasional," katanya dalam keterangan, Kamis (21/7/2022). 

Dia meminta agar proses penyusunan itu juga melibatkan stakeholder yang selama ini konsen. Baik komunitas penumpang, lembaga advokasi perempuan, LSM dan operator angkutan umum. Pikiran mereka, kata dia, diperlukan agar regulasinya komprehensif. 

baca juga:

"Poin penting dari regulasi ini adalah memastikan operator menyempurnakan standar operasional prosedur dan memastikan penegak hukum membawa kasus ini ke ranah hukum terutama lewat payung Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),” katanya. 

Menurut Fahira, fenomena pelecehan seksual di transportasi umum harus diatur dari hulu hingga hilir. Sehingga sama sekali menutup peluang terjadi pelecehan seksual. Dari hilir misalnya kewajiban bagi operator menggencarkan kampanye melawan pelecehan seksual, mengajak korban jangan takut melapor, sosialisasi ancaman sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual serta upaya mitigasi lainnya misalnya pemasangan CCTV di transportasi umum massal (kereta api, MRT, LRT, Transjakarta dan lainnya). 

Sementara dari sisi hilir, memastikan kasus pelecehan seksual di bawa ke ranah hukum dengan payung hukum UU TPKS. 

Dalam UU TPKS pelecehan seksual non fisik ini bisa dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda paling banyak Rp10 juta. Sementara untuk pelecehan fisik, pelaku dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda hingga Rp300 juta.

“Harus ada shock therapy agar ada efek jera," ungkapnya. []