News

Mantan Wamenkumham Sebut Kebebasan Pers Terancam Gegara Mafia Lahan dan Tanah di Kalsel

Denny menyebut ada wartawan yang dikriminalisasi hingga divonis 3 bulan penjara di Kalimantan Selatan.


Mantan Wamenkumham Sebut Kebebasan Pers Terancam Gegara Mafia Lahan dan Tanah di Kalsel
Denny Indrayana (Dok. Pribadi)

AKURAT.CO, Pakar Hukum Denny Indrayana menyebut saat ini Provinsi Kalimantan Selatan dalam kondisi darurat mafia tanah untuk sawit dan mafia lahan untuk tambang batubara.

Denny mengatakan hal tersebut tidak terlepas dari salah satu pengusaha tambang di Kalimatan Selatan yang dengan seenaknya merebut lahan rakyat, maupun pengusaha lain dengan menggunakan tiga cara.

"Jadi 3 caranya, satu di kriminalisasi (kalau pengusaha), kedua diintimidasi secara fisik sampai meninggal, ketiga dikasih duit, jadi kalau engga mempan dengan intimidasi, engga mempan dengan kriminalisasi dibeli saja," ujar Denny, Kamis (23/6/2022).

baca juga:

Denny mengatakan, dalam beberapa hari terakhir terdapat belasan masyarakat yang mengunjunginya untuk meminta bantuan hukum atas lahan yang digusur oleh perusahaan tersebut. 

"Tadi malam ada 15 orang ke kantor saya karena lahanya digusur, ada yang sebulan engga berani pulang," ujarnya. 

Lanjutnya, kejadian tidak mengenakan tersebut bukan hanya terjadi kepada masyarakat, melainkan juga kepada pers. Menurutnya kebebasan pers di Kalimantan Selatan secara tidak langsung sudah dibelenggu oleh perusahaan dan aparat.

"Kalimantan Selatan ini berbahayanya bagi kebebasan pers, jadi terakhir kemarin ada dia (wartawan) menulis sebuah perusahaan menyerobot tanah masyarakat, akhirnya dia diperkarakan dan diadvokasi teman-teman dan memang divonisnya cuman 3 bulan, terus ada wartawan meninggal di penjara tepatnya di Kota Baru," ungkapnya. 

Denny melanjutkan, kekuatan dari perusahaan tersebut tidak terlepas daripada orang yang ada di belakangnya. Oleh karena itu, ia berharap agar penegakan hukum dapat berjalan dengan tepat.

"Mereka yang salah harusnya dihukum dong, jangan biarkan mereka di atas hukum lah, kan tata kelolanya harus bagus berarti kan gak bener, berarti hukum harus tegak, kalau sekarang kan tumpul keatas dan tajam ke bawah," tegasnya.[]