News

Mantan Presdir PT DNK Dicecar Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kemenhan

PT DNK merupakan pemegang Hak Pengelolaan Filing Satelit Indonesia


Mantan Presdir PT DNK Dicecar Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kemenhan
Gedung Bundar Jampidsus. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung terus mengumpulkan bukti untuk menetapkan tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015-2021.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, tim penyidik memeriksa mantan petinggi Direktur PT Dini Nusa Kusuma (DNK). PT DNK merupakan pemegang Hak Pengelolaan Filing Satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan Satelit atau menggunakan Spektrum Frekuensi Radio di Orbit Satelit tertentu.

"Saksi yang diperiksa yaitu TW selaku Mantan Presiden Direktur PT. Dini Nusa Kusuma, diperiksa terkait Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan," terang Leo di Jakarta, Rabu (26/1/2022) malam.

baca juga:

Leo mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang proyek pengadaan satelit.

"Fakta dari perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan," papar Leo.

Pada awal pekan ini, Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma (Dirut PT DNK) atau Tim Ahli Kementerian Pertahanan (Kemhan), SW kembali diperiksa penyidik Kejagung. 

Kejagung sebelumnya juga telah memeriksa SW sebagai saksi dalam kasus ini pada Selasa (18/1/2022). Penyidik Kejagung juga sempat menggeledah tiga lokasi pada Selasa (18/1/2022).

Kasus dugaan korupsi ini berawal pada tahun 2015 sampai dengan 2021 ketika Kemenhan melaksanakan Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° BT. Ini merupakan bagian dari Program Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) di Kemhan, antara lain pengadaan satelit Satkomhan MSS (Mobile Satelit Sevice) dan Ground Segment beserta pendukungnya.

“Namun yang menjadi masalah adalah dalam proses tersebut, kita menemukan perbuatan melawan hukum, yaitu ketika proyek ini dilaksanakan, tidak direncanakan dengan baik,” ungkap Jampidsus Febrie Adriansyah.

Bahkan, lanjut Febrie, saat kontrak dilakukan, anggaran belum tersedia dalam DIPA Kemhan Tahun 2015. Kemudian, dalam prosesnya ini juga ada penyewaan satelit dari Avanti Communication Limited yang seharusnya saat itu tidak perlu dilakukan.

“Tidak pelu menyewa karena di ketentuannya saat satelit yang lama tidak berfungsi, masih ada waktu tiga tahun dapat digunakan. Tetapi dilakukan penyewaan jadi kita melihat ada perbuatan melawan hukum,” pungkasnya. []