News

Mantan PM Malaysia Najib Razak Langgar Prokes COVID-19, Didenda Rp10 Juta

Najib Razak didenda 3 ribu ringgit (Rp10 juta) karena tidak registrasi di restoran atau diperiksa suhu tubuhnya.


Mantan PM Malaysia Najib Razak Langgar Prokes COVID-19, Didenda Rp10 Juta
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. (Foto: Associated Press) ()

AKURAT.CO, Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang telah dihukum atas skandal besar 1Malaysia Development Berhad (1MDB) kembali bermasalah dengan hukum. Kali ini ia melanggar protokol COVID-19 di sebuah restoran.

Dilansir dari AFP, Najib didenda 3 ribu ringgit (Rp10 juta) karena tidak registrasi di restoran atau diperiksa suhu tubuhnya, menurut pernyataan polisi.

Kejadian ini terungkap setelah beredar rekaman video di media sosial yang menunjukkan mantan perdana menteri tersebut melanggar aturan pada bulan Maret di sebuah restoran Kuala Lumpur yang menjual nasi ayam. Jika dalam kasus penipuan 1MDB Najib terus menyangkalnya, dalam pelanggaran protokol ini ia langsung mengakui kesalahannya.

Pria 67 tahun ini lantas memanfaatkan insiden tersebut untuk menyoroti kasus-kasus lain yang menyeret pelanggaran protokol oleh politisi lainnya. Salah satunya adalah saat para menteri diduga melakukan perjalanan secara ilegal ke bagian lain negara itu untuk menghadiri acara pernikahan.

"Saya dan pria di jalanan diselidiki oleh polisi dan didenda oleh pemerintah. Tapi saya tak tahu apakah ini juga akan terjadi pada menteri pemerintah yang melanggar protokol," protesnya di Facebook.

Sang pemilik restoran juga didenda 10 ribu ringgit (Rp34 juta) lantaran tak mampu memastikan Najib mengikuti protokol.

Bulan lalu, ia mengaku terancam bangkrut lantaran diduga tak mampu membayar pajak lebih dari USD 400 juta (Rp5,6 triliun), sehingga terancam kehilangan kursinya di parlemen. Tahun lalu, ia dihukum dalam persidangan pertama atas penjarahan dana kekayaan kedaulatan 1MDB.

Miliaran dolar dicuri dari kendaraan investasi ini dan dihabiskan untuk segala hal, mulai dari karya seni mahal hingga perumahan. Skandal ini pun menyebabkan jatuhnya pemerintahan Najib pada 2018.[]