News

Mantan PM Malaysia Ajukan Banding, Upaya Terakhir untuk Bebas dari Kasus Korupsi 1MDB

Najib Razak meminta Pengadilan Federal agar memperkenalkan bukti baru untuk membatalkan putusan dan menuduh hakim pengadilan memiliki konflik kepentingan.


Mantan PM Malaysia Ajukan Banding, Upaya Terakhir untuk Bebas dari Kasus Korupsi 1MDB
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tiba di Pengadilan Federal, Putrajaya, Malaysia, pada Senin (15/8). (REUTERS)

AKURAT.CO Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memulai upaya terakhirnya pada Senin (15/8) untuk menyingkirkan vonis bersalahnya dalam kasus korupsi terkait skandal keuangan miliaran dolar, 1MDB.

Dilansir dari Reuters, mahkamah agung Malaysia telah menjadwalkan sidang hingga 26 Agustus untuk pengadilan banding Najib atas hukumannya dalam pelanggaran pidana kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pencucian uang. Sekitar USD 4,5 miliar (Rp66 triliun) diduga dicuri dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), dana negara yang ia dirikan saat menjabat sebagai perdana menteri pada 2009.

Setidaknya 6 negara telah membuka penyelidikan terhadap 1MDB, skandal global yang melibatkan pejabat tingkat tinggi dan lembaga keuangan utama. Menurut jaksa, lebih dari USD 1 miliar (Rp14 triliun) dana 1MDB masuk ke rekening pribadi Najib.

baca juga:

Meski mengaku tak bersalah atas puluhan tuduhan, pria 69 tahun itu dijatuhi hukuman pada Juli 2020 dalam beberapa persidangan pertama hingga 12 tahun penjara. Ia juga didenda USD 50 juta (Rp738 miliar) karena secara ilegal menerima sekitar USD 10 juta (Rp147 miliar) dari SRC International, mantan unit 1MDB. Hukumannya pun diperkuat oleh pengadilan banding tahun lalu.

Mantan PM Malaysia Ajukan Banding, Upaya Terakhir untuk Bebas dari Kasus Korupsi 1MDB - Foto 1
REUTERS

Selain mengajukan banding atas putusan itu, Najib meminta Pengadilan Federal agar memperkenalkan bukti baru untuk membatalkan putusan. Ia juga menuduh hakim pengadilan memiliki konflik kepentingan, menurut dokumen yang diajukan menjelang sidang hari Senin (15/8).

Pria yang terpilih sebagai perdana menteri pada 2018 ini telah bebas dengan jaminan sambil menunggu banding. Jika putusan ditegakkan, ia kemungkinan akan segera memulai hukumannya, menurut seorang jaksa. Hukum Malaysia mengizinkan peninjauan kembali keputusan Pengadilan Federal. Namun, permohonan semacam itu jarang berhasil.

Pengajuan banding tersebut datang menjelang Pemilu nasional yang diperkirakan akan diadakan sebelum tenggat waktu September 2023. Pembebasan itu dapat memicu kebangkitan politik bagi Najib. Menurut pernyataannya kepada Reuters tahun lalu, ia tak menutup kemungkinan bakal mencalonkan diri kembali ke parlemen.

Meski tetap menjadi tokoh populer dan anggota aktif parlemen, Najib dilarang ikut Pemilu kecuali vonis bersalahnya dibatalkan atau ia menerima pengampunan kerajaan. []