News

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva: Penundaan Pemilu Rampas Hak Rakyat!

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 disebut sebagai upaya perampasan hak rakyat.

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva: Penundaan Pemilu Rampas Hak Rakyat!
Mantan Ketua MK dan Ahli Hukum, Hamdan Zoelva (Istimewa)

AKURAT.CO Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 disebut sebagai upaya perampasan hak rakyat. Padahal, sudah jelas tertuang dalam UUD 1945 bahwa Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.

"Penundaan Pemilu Merampas Hak Rakyat. Pasal 22E UUD 1945 Pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Kalau ditunda, harus mengubah ketentuan tersebut, berdasarkan mekanisme Pasal 37 UUD 1945. Dari segi alasan tidak ada alasan moral, etik dan demokrasi menunda Pemilu," ucap Hamdan dikutip dari akun Twitter pribadinya @hamdanzoelva, pada Sabtu (26/2/2022).

Akan tetapi, kata dia, kalau dipaksakan dan kekuatan mayoritas MPR setuju, siapa yang dapat menghambat. Sebab, putusan MPR formal sah dan konstitusional.

baca juga:

"Soal legitimasi rakyat urusan lain," imbuhnya.

Mantan Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) itu melihat adanya sebuah masalah jika benar terjadi Pemilu 2024 resmi ditunda. Sebab, akan terjadi kekosongan pimpinan selama satu sampai dua tahun ke depan.

Ia memaparkan, bukan hanya Presiden bersama jajaran menteri yang akan habis masa periode kepimpinannya dalam waktu 2024 mendatang. Melainkan seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD di seluruh wilayah Indonesia. 

"Karena masa jabatan mereka semua berakhir pada September 2024," tegasnya.

Namun dalam kondisi seperti ini, jika dilihat dari Pasal 8 UUD 1945, MPR memiliki kewenangan untuk memilih dan menggantikan Presiden dan Wakil Presiden yang terhenti sampai bergulirnya Pemilu kembali. 

Selain itu, Hamdan juga menegaskan kepada siapa pun yang berkeinginan untuk memuluskan skenario penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan harus melalui Sidang Istimewa MPR untuk mengubah UUD 1945.

"Maka untuk memuluskan skenario penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan, harus ada Sidang MPR mengubah UUD, SI MPR memberhentikan Presiden-Wapres dan mengangkat Presiden dan Wapres sebelum masa jabatan mereka berakhir," tutur Hamdan. 

Namun, usaha untuk menetapkan skenario penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan persoalan yang begitu rumit. Ia mengatakan bahwa hal tersebut hanya menguras energi saja dan seharusnya tidak perlu. 

"Jadi persoalan begitu sangat rumit, maka jangan pikirkan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu, karena hanya cari-cari masalah yang menguras energi bangsa yang tidak perlu. Jalankan yang normal saja, negara aman-aman saja, " terangnya. 

"Lagi pula, skenario penundaan Pemilu merampas hak rakyat menentukan pemimpinnya setiap 5 tahun sekali," pungkasnya. []