News

Mantan Ketua MA Ngaku Tidak Kenal Pinangki


Mantan Ketua MA Ngaku Tidak Kenal Pinangki
MANTAN Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali membantah mengenal terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari, dan Andi Irfan Jaya sebagai eks politikus Partai Nasdem. Namun Hatta mengenal pengacara Anita Kolopaking karena sesama alumni Universitas Padjajaran (Unpad). 

Dalam sidang perdana terdakwa Pinangki di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nama Hatta disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mantan Ketua MA ini masuk dalam proposal action plan yang dibuat terdakwa Pinangki bersama tersangka Andi Irfan Jaya dan pengacara Anita Kolopaking.             

"Saya tidak pernah kenal dengan yang namanya Jaksa Pinangki maupun Andi Irfan Jaya yang dikatakan dari Partai Nasdem. Di mana keduanya dikatakan membuat action plan dalam pengurusan Fatwa di MA untuk kepentingan JT (Djoko Tjandra)," kata Hatta Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/9/2020).  

Hatta membenarkan telah bertemu Anita Kolopaking di Phuket Thailand dalam sebuah acara konferensi. Namun, kata dia, tidak ada pembicaraan terkait perkara yang menjerat Djoko Tjandra.

"Pengacara Anita Kolopaking adalah teman se-alumni S3 di Unpad. Selain itu, Anita sebagai salah satu anggota ALA (Asean Law Association) yang ikut sebagai salah satu peserta delegasi dalam konferensi ALA di Phuket Thailand. Sehingga dengan  sendirinya pasti ketemu dengan Anita dalam kegiatan tersebut. Tetapi tidak ada pembicaraan tentang kasus JT (Djoko Tjandra)," ucap Hatta. 

Mantan Ketua kamar tertinggi yudikatif 2012-2020 ini juga membantah terlibat dalam upaya penerbitan fatwa bebas MA untuk terpidana korupsi Djoko Sugiarto Tjandra alias Djoko Tjandra agar tidak di eksekusi oleh jaksa untuk menjalani hukuman penjara selama 2 tahun.                 

Sebab dikatakan dia, MA tidak pernah mengeluarkan fatwa untuk membatalkan putusan Peninjauan Kembali (PK) terhadap terpidana Djoko Tjandra dalam perkara korupsi hak tagih Bank Bali.

"Mengenai fatwa MA yang dijanjikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, adalah hal yang sangat mustahil. Karena MA tidak pernah sekalipun mengeluarkan fatwa yang bersifat tekhnis untuk membatalkan atau mengoreksi keputusan PK," ujar Hatta Ali.                     

Ia pun mengaku tidak pernah ada permohonan fatwa yang diajukan atau dikirimkan Jaksa Agung atau pejabat di Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam hal ini BR (Burhanuddin).