News

Manfaatkan Masa Reses, Misbakhun Sosialisasikan UU Cipta Kerja di Pasuruan

Misbakhun mengatakan, seluruh masyarakat harus mengetahui subtansi sebenarnya UU Cipta Kerja.


Manfaatkan Masa Reses, Misbakhun Sosialisasikan UU Cipta Kerja di Pasuruan
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun memanfaatkan masa reses (serap aspirasi) untuk mensosialisasikan subtansi Undang Undang (UU) Cipta Kerja ke masyarakat di Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (28/10/2020).

Misbakhun mengatakan, seluruh masyarakat harus mengetahui subtansi sebenarnya UU Cipta Kerja.

"Masa reses ini adalah momentum terbaik bagi DPR untuk datang ke konstituen ke seluruh kelompok masyarakat untuk sosialisasikan Undang Undang Cipta Kerja ini," ucap Misbakhun.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan pembuatan UU Cipta Kerja bertujuan baik. Tidak benar apabila UU Cipta Kerja dibuat untuk menyengsarakan masyarakat.

"Masyarakat harus tahu maksud dan tujuan pemerintah, isi sebenarnya Undang Undang ini dan maksud baik, tujuan baik, itu harus dijelaskan sehingga tidak terjadi deviasi pemahaman," imbuhnya.

Misbakhun menuturkan, pemerintah dan anggota DPR merupakan komponen yang wajib mensosialisasikan UU Cipta Kerja kepada masyarakat. Pemerintah dan DPR pun wajib meluruskan isu tidak benar mengenai UU Cipta Kerja.

"Ini tanggung jawab bersama untuk menjelaskan Undang Undang Cipta Kerja ini kepada masyarakat, supaya clear masyarakat memahami dari tangah pertamanya, tidak oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, kemudian menambahkan mengurangi, tapi subtansinya menjadi kabur, kemudian menjadi menyesatkan," jelasnya.

Mengenai anggapan publik bahwa pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU dilakukan secara terburu-buru, Misbakhun dapat menjelaskannya dengan santai. Kata dia, pengesahan secara cepat merupakan upaya pemerintah memulihkan dampak-dampak yang muncul akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

"Karena apa? Pemerintah ingin pasca Covid-19 harus cepat bangkit, cepat pulih kembali ekonomi ini. Dampak Covid-19 harus segera diatasi," tuturnya.

"Kalau kemudian diartikan terlalu cepat dan terlalu terburu-buru, Covid-19 ini tidak boleh menghambat untuk menghasilkan sebuah peraturan dan perundang-undangan," tukasnya.[]