Ekonomi

Mall Pelayanan Publik, Wapres Janji Urus Akta Kelahiran Hingga Surat Kematian Lebih Praktis

Mall Pelayanan Publik (MPP) diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat


Mall Pelayanan Publik, Wapres Janji Urus Akta Kelahiran Hingga Surat Kematian Lebih Praktis
Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin saat memberi pernyataan kepada awak media di Hotel Sahid, Jakarta (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengklaim Pemerintah akan bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara dari kelahirannya hingga kematiannya.

“Akta kelahiran, pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, pajak, surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana, " tutur Ma'ruf Amin, Selasa (28/6/2022). 

Oleh karena itu, Mall Pelayanan Publik (MPP) diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat serta meningkatkan investasi di daerah dan akan segera dibangun di seluruh daerah di Indonesia.

baca juga:

“ Laporan yang saya terima tadi disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, sampai pertengahan Juni 2022 jumlah MPP yang telah diresmikan baru mencapai 50 MP ditambah 2 MPP yang siap diresmikan. Artinya baru terdapat 11 persen dari 508 kabupaten kota di seluruh Indonesia,” ungkap Wapres.

Target pada tahun 2024 nanti, lanjutnya, akan mencapai 100 persen MPP yang sudah dibangun di seluruh Indonesia. Dirinya mengaku sangat optimis dapat mencapai kedua target yaitu kuantitas dan kualitas.

“ Apabila kepada daerah sungguh-sungguh komitmen dan piminan kementerian dan lembaga pusat memberikan dukungan maka keberhasilan penyelenggaran MPP di kabupaten koya dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan birokrasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya meminta agar semuanya memperhatikan hal-hal terutama dalam percepatan pembangunan MPP guna mencapai dua target capaian.

Mengingat MPP bagian dari reformasi birokrasi yang merupakan salah satu program besar dan strategis pemerintah. Menurutnya dalam pelaksanaannya perlu dilakukan dengan pendekatan yang aktif, kreatif dan berdampak luas yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sekadar informasi, sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan bahwa kementerian (PAN-RB) menargetkan 50 mall pelayanan publik baru di tahun 2019.