News

Malaysia Tercekik COVID-19 dan Krisis Politik, Perdana Menteri Dituntut Mundur

Muhyiddin Yassin dituding sengaja memanfaatkan COVID-19 untuk menunda sidang parlemen demi mempertahankan kekuasaannya.


Malaysia Tercekik COVID-19 dan Krisis Politik, Perdana Menteri Dituntut Mundur
Massa berdemonstrasi untuk menuntut Muhyiddin Yassin mundur dari jabatannya. (Foto: Associated Press) ()

AKURAT.CO, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menunda sidang penting parlemen yang dijadwalkan pada Senin (2/8) dengan alasan infeksi COVID-19. Keputusannya pun memungkinkannya untuk menghindari mosi tidak percaya di tengah meningkatnya desakan agar ia mengundurkan diri.

Dilansir dari The Washington Post, para anggota parlemen menerima surat edaran pada Sabtu (31/7) tentang penundaan tersebut usai Kementerian Kesehatan menyatakan Parlemen sebagai tempat yang berisiko tinggi. Pasalnya, 11 kasus terdeteksi pada Kamis (29/7) di kalangan para staf dan lainnya.

Krisis politik Malaysia semakin dalam ketika raja menegur pemerintah lantaran memanfaatkan hak memerintah yang diterbitkan selama keadaan darurat virus corona. Pihak oposisi, yang telah mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin, sontak mengecam penundaan itu sebagai dalih baginya agar tetap berkuasa.

"Banyak pihak yang merasa ini bukan karena COVID-19. Krisis politik ini harus segera diselesaikan. Krisis konstitusional ini harus diatasi," twit Ahmad Maslan.

Ia merupakan anggota parlemen di partai terbesar dalam aliansi Muhyiddin, tetapi ikut mendukung tuntutan agar perdana menteri mundur.

Ini bukan pertama kalinya Muhyiddin menangguhkan parlemen akibat virus corona. Parlemen telah dibekukan selama beberapa bulan, tepat setelah ia menjabat pada Maret 2020 dan sejak Januari tahun ini usai raja menyetujui status darurat guna mengatasi pandemi. Status darurat ini memungkinkannya untuk memerintah tanpa persetujuan legislatif sampai 1 Agustus saat mayoritas tipis di Parlemen dalam bahaya.

Kemarahan rakyat terhadap Muhyiddin meningkat ketika kasus COVID-19 melonjak 8 kali lipat sejak Januari. Infeksi harian baru menembus 10 ribu pada 13 Juli untuk pertama kalinya dan tetap di kisaran tersebut sejak saat itu. Padahal, status keadaan darurat telah ditetapkan pada Januari dan lockdown diberlakukan sejak 1 Juni. Total kematian telah meningkat menjadi hampir 9 ribu. Hampir 20 persen dari populasi telah divaksinasi lengkap.

Ratusan pemuda Malaysia berbaju hitam pun berunjuk rasa pada Sabtu (31/7) di pusat Kuala Lumpur. Mereka menuntut pengunduran diri Muhyiddin dan dimulainya kembali sidang rutin Parlemen lebih awal. Sejumlah demonstran membawa pocong tiruan untuk menggambarkan jumlah kematian akibat virus corona yang terus bertambah.

Parlemen dibuka kembali untuk pertama kalinya tahun ini pada Senin (26/7) setelah ditekan oleh raja. Namun, sidang istimewa 5 hari itu hanya untuk memberi penjelasan singkat kepada anggota parlemen tentang pandemi dan dilarang debat.

Sementara itu, Raja Sultan Abdullah mengatakan pada Kamis (29/7) bahwa ia tidak memberikan persetujuan untuk membatalkan peraturan darurat. Ia mengatakan kepada pemerintah agar merapatkannya di Parlemen. Nasihat ini pun dapat mengarah pada pemungutan suara yang akan menguji mayoritas Muhyiddin.

Di sisi lain, Muhyiddin mengatakan bahwa raja harus bertindak atas saran Kabinet. Ia juga bersikeras pemerintahannya tak melanggar konstitusi.