News

MAKI Siap Buka-bukaan Soal Transkip Pembicaraan ' King Maker'

MAKI siap beberkan dugaan transkip pembicaraan soal King Maker yang dilakukan mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari cs di Pengadilan Jakarta Selatan.


MAKI Siap Buka-bukaan Soal Transkip Pembicaraan ' King Maker'
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (ANTARA FOTO)

AKURAT.CO, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) siap beberkan dugaan transkip pembicaraan soal King Maker yang dilakukan mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari cs di Pengadilan Jakarta Selatan.

MAKI menggugat praperadilan dihentikannya supervisi yang dilakukan KPK.

"Besok hari Selasa tanggal 21 September 2021,sidang perdana gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jalan Ampera Raya 133 Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 83/PID.PRAP/2021/PN.JKT.SEL," kata Koordinator MAKI Boyamin dikutip dari siaran persnya, Senin (20/9/2021).

MAKI akan membacakan gugatan Praperadilan melawan KPK atas dihentikannya Supervisi dan Penyidikan untuk mencari dan menemukan siapa dan peran King Maker dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari Dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali.

Boyamin mengatakan, MAKI pada tanggal 11 September 2020 telah telah berkirim surat via email kepada  KPK  Nomor : 192/MAKI/IX/2020 Perihal : Penyampaian Materi Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Terkait Joko S. Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari untuk digunakan Bahan Supervisi.

Lalu MAKI mengaku telah diundang KPK  pada tanggal 18 September 2020 untuk memperdalam informasi terkait King Maker dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna malasari Dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali.

"MAKI telah menyerahkan transkip pembicaraan antara Anita Kolopaking dan Pinangki Sirna Malasari yang tebalnya sekitar 140 halaman yang akan dijadikan bukti dalam persidangan pengajuan praperadilan ini," terang Boyamin.

Kemdudian, MAKI mendapat surat balasan dari KPK tanggal 2 Oktober 2020 perihal Tanggapan Atas Pengaduan Masyarakat sebagai balasan atas  penyampaian materi dari MAKI berdasar surat MAKI tanggal 11 September 2020.

"Surat KPK ini berisi pengaduan dari MAKI dijadikan bahan informasi bagi Kedeputian Bidang Penindakan KPK," kata Boyamin.