News

MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Pemberian RKAB Perusahaan Tambang ke Kejagung

Perusahaan tambang yang telah diputus pailit itu diizinkan menambang 2.873.560 metric ton.


MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Pemberian RKAB Perusahaan Tambang ke Kejagung
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (ANTARA FOTO)

AKURAT.CO, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan perkara korupsi pemberian izin rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) Tahun 2019 kepada PT BEP oleh pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur ke Direktorat Pidana Khusus Kejagung RI. Perusahaan tambang yang telah diputus pailit itu diizinkan menambang 2.873.560 metric ton.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119  huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral dan Batubara pejabat tersebut merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk mencabut IUP OP PT BEP karena telah dinyatakan pailit.

“Terlebih-lebih penyebab PT BEP diputus pailit bukan terjadi krisis ekonomi atau keadaan kahar. Tetapi karena tindakan kriminal yang berulang kali dilakukan pemilik  98% saham PT BEP bernama HBK, yang memakai sarana IUP OP yang diberikan negara  untuk melakukan penipuan senilai Rp1 Triliun dan pembobolan bank sebesar Rp1,5 triliun. Setelah berhasil mendapatkan uang haram sebesar totapemberian RKAB Tahun 2019 kepada PT. BEP Rp 2,5 Triliun diduga HBK sengaja mempailitkan," ujar Boyamin Saiman, Koordinator MAKI usai menyerahkan laporan di Gedung Bundar, Kejagung, Rabu (7/2/2022).

baca juga:

Menurut Boyamin, kasus pailit dengan penyebab tersebut tidak layak mendapatkan perlindungan hukum. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur wajib melaksanakan diskresinya dengan berpandangan going concern sebagai langkah yang merugikan negara.

"Oleh karenanya, IUP OP PT. BEP harus dicabut, dengan memakai ketentuan pasal 119 huruf c UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, tanpa perlu harus melalui Renvoi Prosedur. Namun ternyata kewenangan itu tidak dipergunakan," ujar Boyamin.

Oknum pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur juga dipandang telah menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dalam hal menyetujui pemberian RKAB Tahun 2019 kepada PT. BEP.

Pemberian izin itu berlawanan dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral dan Batubara.

Meskipun pemegang 98% sahamnya masih meringkuk dalam tahanan, namun  PT. BEP berturut-turut tetap mendapatkan RKAB. Alih-alih mencabut IUP OP, Dirjen Minerba malah memberikan persetujuan RKAB kepada PT. BEP sebanyak 2.997.086 metric ton.

"Menteri ESDM dan Dirjen Minerba seperti menutup mata adanya fakta tindakan kriminal yang berulang kali dilakukan pemilik PT. BEP yang memakai sarana IUP OP yang diberikan negara  untuk melakukan penipuan senilai Rp1 Triliun dan pembobolan bank sebesar R1,5 triliun," kata dia.