News

MAKI Duga Ada Korupsi di Program Kartu Prakerja


MAKI Duga Ada Korupsi di Program Kartu Prakerja
Ilustrasi - Korupsi (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memulai penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek kartu prakerja yang bekerjasama dengan delapan perusahaan digital platform yang memiliki anggaran mencapai angka Rp5,6 triliun.

Koordonator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, setidaknya, penyidik melakukan pengumpulan bahan atau keterangan. Sebab, saat ini, telah ada pembayaran secara lunas progam pelatihan peserta kartu prakerja gelombang I dan II.

“Artinya jika ada dugaan korupsi misalnya dugaan mark up maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan,” kata Boyamin, di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Terkait dugaan mark up, Boyamin mengutip pendapat Peneliti Indef, Nailul Huda, yang menyebut delapan platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan pelatihan kartu prakerja berpotensi meraup untung sebesar Rp3,7 triliun.

Dengan pandangan tersebut, Boyamin menduga delapan mitra Kartu Prakerja mendapat untung sebesar 66 persen dari jumlah uang yang diterima mitra dari masing-masing biaya pelatihan kartu prakerja. Padahal, BPK atau BPKP memberikan batasan keuntungan 20 % sehingga terdapat dugaan pemahalan harga sekitar 46 %.

“Meskipun demikian  perkiraan keuntungan ini masih perlu dihitung secara cermat masing-masing mitra dikarenakan terdapat mitra yang memberikan diskon biaya pelatihan,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dimiliki MAKI, ada beberapa pelanggaran prosedur dalam program ini seperti penunjukan delapan mitra kerja yang diduga tak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk kerjasama.

Menurut dia, penunjukan mitra kerja ini diduga tak tak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis. Sebab, sebelumnya, tak ada pengumuman syarat-syarat untuk menjadi mitra kerja.

“Sehingga penunjukan delapan mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli,” pa Boyamin.

Dalam program ini, lanjut Boyamin, harga pelatihan masing-masing mitra kerja sangat mahal. Harganya berkisar antara Rp200.000 hingga Rp. 1.000.000. Harga ini diduga terlalu mahal bila didasarkan biaya produksi materi bahan pelatihan.

“Harga ini terlalu mahal juga kalau dibandingkan dengan gaji guru atau dosesn dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas tatap muka,” tambah Boyamin.

Untuk diketahui, dalam melakukan pelatihan peserta Kartu Pra Kerja, pemerintah memutuskan untuk bermitra dengan delapan platform. Di antaranya, Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sistem Informasi Ketenaga Kerjaan (Sisnaker) Kementerian Tenaga Kerja.[]