News

MAKI Ajukan Uji Materi ke MK Perkara Pemecatan 51 Pegawai KPK

Berdasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan Pegawai KPK

MAKI Ajukan Uji Materi ke MK Perkara Pemecatan 51 Pegawai KPK
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (ANTARA FOTO)

AKURAT.CO, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, berdasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan Pegawai KPK. Namun nyatanya saat ini Pimpinan KPK berlawanan dengan pertimbangan putusan MK tersebut.

"Hendak memberhentikan 51 Pegawai KPK yang berstatus merah dan tidak bisa dibina lagi," kata Boyamin dalam pernyataannya, Kamis (27/5/2021).

baca juga:

Dengan uji materi, pertimbangan Putusan MK menjadi lebih kuat dan mengikat dengan cara Pertimbangan menjadikan amar Putusan Mahkamah Konsitusi. Kalau dulu hanya berupa Pertimbangan, maka nantinya akan menjadi Putusan akhir dari produk MK.

Materi Judicial Review Revisi UU KPK No. 19 tahun 2019 adalah Pertimbangan Putusan MK terkait peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan KPK dikuatkan menjadi amar putusan dengan cara menguji:

Pasal 24 dan Pasal 69C UU No 19 tahun 2019 ( UU Revisi KPK ).

1. Pasal 24 Ayat ( 2 ) ( 3 ) :

(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. penyempurnaan penyebutan .(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 69C :