Ekonomi

Maju Mundur Tax Amnesty Jilid II


Maju Mundur Tax Amnesty Jilid II
Ilustrasi - Pajak (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Pemerintah pada Juli 2016 hingga Maret 2017 pernah menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat itu tercatat nilai uang tebusannya mencapai Rp114 triliun.

Adapun wacana kembali bergulirnya program tax amnesty kini mencuat. Pasalnya, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap kepada pemerintah agar kembali menggelar program tax amnesty jilid II.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani, harapan tersebut diutarakan berdasarkan keinginan banyak pengusaha yang menyesal tidak mengikuti program tax amnesty jilid I pada periode Juli 2016 hingga Maret 2017. Terlebih lagi, saat ini sudah memasuki era keterbukaan pajak atau Automatic Exchange System of Information/AEoI.

Rosan pun meminta tax amnesty jilid II bisa digelar kurang lebih dari sembilan bulan atau lebih cepat ketimbang tax amnesty jilid I.

"Mungkin tidak perlu panjang waktunya, yang penting dampaknya. Tidak perlu sembilan (bulan), lebih pendek saja," ujarnya di Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Tax Amnesty Jilid I Belum Optimal

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan sah-sah saja jika ada pihak yang menginginkan program tax amnesty jilid II. Pasalnya, bisa jadi memang masih banyak yang belum memanfaatkannya pada jilid I.

"Sebetulnya sah-sah saja. Di dunia tidak ada yang 100 persen benar, 100 persen salah, 100 persen hitam, 100 persen putih. Jadi sah-sah saja kalau ada yang menghendaki tax amnesty jilid II," ucap Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (ApindoSiddhi Widyapratama dalam Kongkow Bisnis PAS FM di Hotel Millenium Sirih, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Sebelum merealisasikan tax amnesty jilid II, katanya, pemerintah bisa belajar dari tax amnesty jilid I yang mana jumlah wajib pajak (WP) terdaftar saat itu relatif kecil. Oleh karenanya, jumlah tersebut masih perlu terus ditingkatkan.

Lebih lanjut, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana agar tidak ada individu atau wajib pajak (WP) yang patuh merasa dipermainkan dan berubah perilakunya dengan adanya tax amnesty jilid II.

"Bagaimana kalau nanti selanjutnya ada tax amnesty, orang berfikir ada jilid II dan seterusnya. Akhirnya kita yang sudah terdaftar lama-lama punya kekhawatiran orang yang tadinya sudah patuh, akan tergoda dalam sistem 'oh di sana tidak patuh, oke masih bisa jalan'," tegasnya.

Adanya Kekhawatiran Soal Kepatuhan

Hal itu pun diamini oleh Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah Redjalam. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah berhati-hati dengan potensi terjadinya perubahan perilaku wajib pajak (WP), jika ingin kembali menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Secara esensi harus hati-hati dengan adanya perubahan perilaku. Kalau kita lakukan tax amnesty II, berarti bagaimana dengan mereka yang ikut tax amnesty I, itu harus difikirkan mereka yang berupaya patuh (pajak)," ucapnya dalam Kongkow Bisnis PAS FM di Hotel Millenium Sirih, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Ia menegaskan, dalam dasar aturan tax amnesty jilid I, pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Hal ini diyakini dibuat agar tidak memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku tersebut.

"Teorinya only once in your life. Agar tidak memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku itu," tegasnya.

Namun, ia menegaskan kepada pemerintah bahwa program tax amnesty bukan satu-satunya alasan pemerintah dalam rangka mendongrak penerimaan negara. Sebab, masih banyak cara lain yang bisa dilakukan.

Terlebih lagi, fokus pemerintah saat ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga secara teorinya, yang harus dilakukan adalah pelonggaran likuiditas dan pajak.

"Itu yang sudah dijanjikan pemerintah seperti tax allowance, tax holiday, dan menurunkan PPh badan. Ini yang bisa dilakukan pada ujungnya bisa melonggarkan likuiditas, memacu investasi dan konsumsi. Sehingga, pertumbuhan ekonomi lebih baik dan tinggi. Dengan begitu, penerimaan pajak bisa lebih besar. Istilahnya, sapinya digemukin dulu baru dipotong," paparnya.

Lagipula, kata Piter, program tax amnesty jika dilakukan secara berulang-ulang akan berlawanan dengan tujuan awal daripada tax amnesty itu sendiri.

"Bukan menambal anggaran tapi kepatuhan. Kalau dilakukan berulang-ulang, berlawanan sekali dengan tujuan tax amnesty," terangnya.

Ia menambahkan, jika program tax amnesty jilid II digelar, kondisi perekonomian saat ini pun belum mendukung hal tersebut.

"Tax amnesty harus hati-hati. Semua harus dikaji dan dipertimbangkan apakah benar sekarang kondisinya support tax amnesty. Kalau saat ini saya lihat kondisinya tidak mendukung," ujarnya.

Belajar dari Tax Amnesty Paman Sam

Managing Partner Danny Darussalam Tax Centre (DDTC) Darussalam menegaskan, program tax amnesty tidak lazim jika dilakukan berkali-kali. Bahkan, pemerintah bisa memetik pelajaran dari Amerika Serikat (AS) yang selama sembilan tahun telah menggelar program tax amnesty sebanyak 111 kali. 

Memang, saat awal-awal diberlakukan tax amnesty, penerimaan AS melonjak signifikan. Namun, begitu menggulirkan tax amnesty jilid berikutnya, langsung menurun. 

"Tapi, pengalaman AS bisa dijadikan contoh. Di awal pemberian tax amnesty, memberikan penghasilan penerimaan negara signifikan. Tapi begitu jilid berikutnya menurun," tegasnya.

Penurunan penerimaan negara AS itu terjadi karena warga negaranya terus berharap ada program pengampunan pajak berikutnya. Alhasil, tax amnesty menjadi tidak lagi menarik dan spesial di mata mereka karena diyakini akan bersambung ke jilid berikutnya.

"Sehingga toh bagi kami tidak masalah menjadi tidak patuh toh juga diampuni. Ini yang perlu perhatian pemerintah jika ingin wacana ini," tuturnya. 

Oleh karena itu, jika pemerintah ingin kembali menggulirkan tax amnesty, perlu melakukan justifikasi-justifikasi yang sangat kuat. Perbandingannya adalah berpatokan pada tax amnesty jilid I yang telah bergulir pada periode Juli 2016 sampai Maret 2017. []