News

Mahkamah Agung Sri Lanka Beri Lampu Hijau, Klan Rajapaksa Bakal Diadili atas Krisis Ekonomi

Mahkamah Agung Sri Lanka Beri Lampu Hijau, Klan Rajapaksa Bakal Diadili atas Krisis Ekonomi
Menurut Transparency International, mantan Presiden Gotabaya Rajapaksa, saudara-saudaranya, yaitu Mahinda Rajapaksa dan Basil Rajapaksa, mantan gubernur bank sentral Ajith Nivard Cabraal dan birokrat kementerian keuangan S.R. Attygalle bertanggung jawab atas macetnya utang luar negeri Sri Lanka, gagal bayar utang, dan krisis ekonomi negara tersebut saat ini. (Associated Press)

AKURAT.CO Transparency International mengajukan petisi kepentingan publik pada 17 Juni yang menuntut klan Rajapaksa untuk bertanggung jawab langsung atas krisis ekonomi di Sri Lanka. Mahkamah Agung Sri Lanka pun telah mengizinkan proses hukum tersebut pada Jumat (7/10).

Dilansir dari Business Today, mantan Presiden Gotabaya Rajapaksa, saudara-saudaranya, yaitu Mahinda Rajapaksa dan Basil Rajapaksa, mantan gubernur bank sentral Ajith Nivard Cabraal dan birokrat kementerian keuangan S.R. Attygalle diklaim bertanggung jawab atas macetnya utang luar negeri Sri Lanka, gagal bayar utang, dan krisis ekonomi negara tersebut saat ini. Menurut pengacara penggugat, kepemimpinan Rajapaksa yang gagal bertindak tepat waktu telah menyebabkan Sri Lanka bangkrut, sehingga negara itu tak mampu memenuhi komitmen utang internasionalnya.

Keluarga Rajapaksa telah mendominasi panggung politik Sri Lanka selama hampir 2 dekade. Namun, mereka dipaksa turun menyusul demonstrasi antipemerintah terbesar dalam sejarah negara itu.

baca juga:

Izin Mahkamah Agung datang sehari setelah Dewan HAM PBB di Jenewa memasukkan kejahatan ekonomi dan korupsi Sri Lanka dalam resolusi terbarunya. Resolusi itu menuntut pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hak sejak tahun 2009.

Dewan HAM PBB juga mendesak penyelidikan krisis ekonomi yang sedang berlangsung dan menuntut mereka yang bertanggung jawab. Resolusi ini juga mengimbau pemerintah Sri Lanka agar mengatasi krisis ekonomi yang sedang berlangsung, termasuk dengan menyelidiki dan penuntutan korupsi jika diperlukan, termasuk jika dilakukan oleh pejabat publik dan mantan pejabat publik. Dewan HAM PBB juga mengaku siap membantu dan mendukung upaya independen yang tak memihak dan transparan dalam hal ini.

Rancangan resolusi bertajuk 'Mempromosikan rekonsiliasi, akuntabilitas, dan HAM di Sri Lanka' dibahas dalam Sidang ke-51 Dewan HAM di Jenewa. Dari 47 anggota, 20 negara memberikan suara mendukung, 7 menentang, termasuk China dan Pakistan, dan 20 abstain, termasuk India, Jepang, Nepal, dan Qatar.

Meski abstain, India menegaskan janjinya untuk bekerja sama dengan Sri Lanka dan komunitas internasional guna mencapai tujuan, terkait aspirasi sah etnis Tamil di Sri Lanka dan kemakmuran bagi seluruh warga Sri Lanka.

Sementara itu, Sri Lanka sendiri menentang resolusi tersebut karena  telah melanggar kedaulatannya.

Gotabaya Rajapaksa digulingkan pada pertengahan Juli dalam pemberontakan publik lantaran salah urus ekonomi. Sri Lanka hampir bangkrut dan telah menangguhkan pembayaran utang luar negerinya sebesar USD 51 miliar (Rp777 triliun). Sebanyak USD 28 miliar (Rp427 triliun) pun harus lunas pada 2027.

Sri Lanka telah mencapai kesepakatan awal dengan IMF untuk paket penyelamatan senilai USD 2,9 miliar (Rp44 triliun) selama 4 tahun. Penyelesaiannya bergantung pada jaminan dari kreditur Sri Lanka atas restrukturisasi utang.[]