News

Mahfud Ungkap Cerita Ketika Penasihat Satgas Pungli Malah Kena Pungli

Masih saja ada oknum yang melanggengkan praktik ini.


Mahfud Ungkap Cerita Ketika Penasihat Satgas Pungli Malah Kena Pungli
Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (24/9/2021). (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap kasus pungli (pungutan liar) di berbagai daerah mulai terkikis sejak terbentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pungli 2016 silam.

Namun, bukan berarti pungli telah lenyap sepenuhnya. Kata Mahfud, masih saja ada oknum yang melanggengkan praktik ini. Dia membeberkan, Penasihat Saber Pungli, Prof. Imam Prasodjo baru saja jadi sasaran tindak pungli seorang ketua RW pekan lalu.

"Seorang penasihat Saber Pungli malah dipungli oleh seorang ketua RW," kata Mahfud pada acara Pencanangan DIY Menuju Kabupaten/Kota Bebas dari Pungli di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (24/9/2021).

"Nggak tahu kalau dia Penasihat Saber Pungli," sambungnya terkekeh.

Sepenuturan Mahfud, Imam jadi sasaran pungli kala hendak mengurus tanah miliknya untuk dijadikan kompleks lingkungan hidup bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Tanahnya sudah hak milik, dipagar, diperas oleh ketua RW-nya," sebut Mahfud.

Mendengar kesaksian Imam, Mahfud meminta agar Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Agung Makbul meninjau ke lokasi.

"Benar, pak itu ada tapi alasannya begini, begini, begini," imbuh Mahfud menirukan Agung dalam menyampaikan hasil inspeksinya.

Kasus ini, kata Mahfud, jadi bukti bahwa perilaku pungli telah merambah hingga tingkat RW, dari sebelumnya yang dilakukan penyelenggara negara di level kementerian, pemerintah daerah.

Mahfud sendiri memandang peran Saber Pungli diperlukan untuk menumpas praktik-praktik yang mampu menghambat terciptanya keberhasilan pembangunan nasional.

Sesuai Perpres Nomor 87 Tahun 2016, lanjut Mahfud, Saber Pungli dibentuk demi mengawasi pelaksanaan tugas-tugas di birokrasi terkait dengan pelayanan publik agar bersih dari pungutan liar. Dia menegaskan tindakan suap dan pungli adalah sebuah bentuk korupsi yang harus ditindak.

Terhitung sejak Saber Pungli dibentuk 2016 lalu sampai sekarang sudah sekitar 43 ribu kasus pungli terjaring OTT satgas ini. Kasus ini kemudian diserahkan ke aparat untuk ditindak secara hukum.

"Meskipun merupakan bagian dari upaya pembangunan pemerintahan yang bersih dari koruspsi, Saber Pungli bukan lembaga hukum pemberantasan korupsi, melainkan lembaga yang menitikberatkan upaya pembersihan institusi pemerintah dari kebiasaan langsung melakukan pungutan liar di birokrasi," tandas Mahfud. []