News

Mahfud Tebar Ancaman Lagi Buat Debitur Obligor BLBI: Kami Akan Terus Kejar

Mahfud MD kembali menebar ancaman kepada obligor dan debitur dana BLBI yang hingga kini belum digilir Satgas BLBI untuk disita aset jaminannya.


Mahfud Tebar Ancaman Lagi Buat Debitur Obligor BLBI: Kami Akan Terus Kejar
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD (SCMP)

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD kembali menebar ancaman kepada obligor dan debitur dana BLBI yang hingga kini belum digilir Satgas BLBI untuk disita aset jaminannya.

Mahfud mengatakan, seluruh obligir dan debitur dana BLBI itu hanya menunggu giliran untuk diumumkan ke publik dan asetnya disita. 

"Kepada para debitur, obligor, silakan kalau mau bantah ke publik, bantah saja dan kami akan terus bekerja dan terus kejar. Yang belum dapat giliran nanti gilirannya ada karena semuanya sudah tercatat di tempat kami (Satgas BLBI)," katanya Kamis (20/1/2022). 

baca juga:

Terkait kritik sebagian kalangan ihwal kinerja Satgas BLBI yang tak moncer lantaran telah bekerja 7 bulan, tetapi hasilnya hanya bisa mengumpulkan Rp15 triliun, Mahfud mengatakan, itu baru sebagian saja. Semua obligir penikmat kucuran dana BLBI hanya menunggu waktu untuk disita dan dilelang aset jaminannya. 

"Ada orang mengatakan kok hanya Rp15 triliun? Ya ini nagih perdata. Kita bergiliran dan ini memastikan juga dokumen-dokumennya," katanya. 

Data dokumen pata obligor dan debitur dana BLBI itu, kata dia, harus benar-benar dipastikan akurasinya. Sebab, selama ini sudah ada kejadian oknum petugas di Kementerian Keuangan yang mengalihkan nama pemilik aset jaminan menjadi nama orang lain. 

"Karena memang pidanannya nanti dan sudah ada yang ditangkap 10 sampai 11 orang itu kan pidana itu karena jaminan yang kemudian dialihkan atau dipalsukan. Nanti akan ada lagi," katanya. 

Ada juga problem lain yang dihadapi Satgas terkait akurasi data dan dokumen. Misalnya aset jaminan ternyata tak sesuai dengan fakta lapangan saat petugas Satgas mendatanya di lapangan.

"Misalnya ada jaminan tanah berupa surat pernyataan tanah disitu letaknya sekian kilometer dari kota ini, sesudah diselidiki oleh agraria itu ternyata laut. Nah yang begitu ini sebenarnya pidana. Tapi nanti aja apakah dia mau mengganti jaminan itu atau nggak," katanya. 

Dia mengatakan, Satgas BLBI masih memiliki waktu yang cukup untuk menuntaskan pekerjaannya sebagaimana diamanatkan Presiden Jokowi. Satgas akan memaksimalkan sisa waktu yang ada hingga akhir 2023 atau saat masa tugas Satgas BLBI berakhir. 

"Pokoknya semua nanti akan dipertanggungjawabkan di akhir 2023," ujarnya.[]