News

Menkopolhukam: Dunia Internasional Akui Papua sebagai Bagian dari Indonesia

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kekuatan hukum dan pengakuan internasional tentang Papua.


Menkopolhukam: Dunia Internasional Akui Papua sebagai Bagian dari Indonesia

AKURAT.CO  Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kekuatan hukum dan pengakuan internasional tentang Papua.

Negeri cenderawasih di ujung timur Indonesia itu merupakan bagian tak terpisah dari wilayah Indonesia. Bahkan, kedudukan Papua mendapat pengakuan dari dunia Internasional. 

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam konferensi pers secara virtual di kantornya, Kamis (29/4/2021).

Dia mengatakan, pemerintah Indonesia berpedoman pada resolusi majelis umum PBB nomor 2504 tahun 1996 tentang penentuan pendapat rakyat (Papera) Papua dan Papua Barat adalah bagian sah dari NKRI.

"Resolusi majelis umum PBB pada waktu itu tidak ada satupun negara yang menolaknya. Semuanya mendukung dan setuju hasil penentuan pendapat rakyat tahun 1969 bahwa Papua dengan Paperanya itu sudah menjadu bagian sah dari NRI," kata Mahfud.

Karena itu, setiap tindak kekerasan yang memenuhi unsur-unsur sesuai yang tertera dalam UU tindak pidana terorisme nomor 5 tahun 2018seperti yang dilakukan KKB dan kelompok bersenjata di Papua masuk dalam kategori terorisme. "Dan itu tercatat dalam agenda hukum kita," katanya.

Selain resolusi PBB nomor 2504 tahun 1964 itu, pemerintah juga telah mencatat dukungan dunia internasional terhadap status Papua bagi Indonesia. Forum-forum resmi di tingkat internasional juga sudah tak lagi membicarakan isu kemerdekaan Papua dan memisahkan diri dari Indonesia. 

"Selain resolusi PBB tahun 2504 tahun 1964 itu, berdasar laporan yang dihimpun atau diformulasikan kemudian oleh menteri luar negeri di dunia internasional ini sekarang ini tidak ada satu forum resmi yang mau membicarakan lepasnya Papua dari NKRI. Di PBB juga udah nggak pernah lagi. Di forum-forum apapun tidak pernah," ujarnya.

Dia tak menampik adanya upaya membawa agenda politik organisasi kemerdekaan Papua ke forum-forum internasional.

Tetapi, kata dia, tidak pernah ada agenda resmi di tingkat internasional untuk pengambilan keputusan soal nasib Papua merdeka. 

"Bahwa mungkin datang ke sebuah parlemen, lalu diterima tapi tidak diagendakan sebagai pengambilan keputusan, itu iya," ungkapnya. 

Bayu Primanda

https://akurat.co