News

Mahfud: Pemerintah Bersenyawa dengan Rakyat Papua

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan telah berkali-kali melangsungkan dialog dengan perwakilan tokoh-tokoh Papua.


Mahfud: Pemerintah Bersenyawa dengan Rakyat Papua
Menkopolhukam Mahfud MD usai menghadiri acara peringatan sewindu UUK DIY di Bangsal Pagelaran Keraton Yogyakarta, Senin (31/8/2020). (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan telah berkali-kali melangsungkan dialog dengan perwakilan tokoh-tokoh Papua. Bahkan, pemerintah, kata Mahfud, telah bersenyawa dengan masyarakat Papua. Kecuali kelompok teroris yang dulu dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. 

Komentar Mahfud itu menjadi bantahan atas pernyataan tokoh Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) Tanah Papua, Dora Balubun dalam sebuah diskusi daring pada Jumat (18/6/2021). Mahfud mengatakan, dialog dengan perwakilan tokoh dan masyarakat Papua itu bahkan telah dilakukan berkali-kali. 

"Menanggapi berita ini; pemerintah juga sudah berkali-kali berdialog dengan tokoh gereja, tokoh adat, DPRD, Majelis Rakyat Papua (MRP) dll," tulis Mahfud sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari akun Twitternya @mohmahfudmd, Minggu malam (20/6/2021). 

Mahfud kemudian menautkan sebuah berita yang ditulis salah satu media online di Ibu Kota. Berita tersebut berjudul 'Gereja Surati Pemerintah Berkali-kali Minta Dialog Soal Papua'. 

Mahfud menegaskan, pemerintah tetap pada keputusan untuk mendahulukan dialog sebagai upaya penyelesaian konflik Papua. Keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI, kata dia, sudah final. Hal itu bahkan sudah diakui dunia internasional.

"Pemerintah tetap menekankan pada dialog dengan prinsip dan batas “NKRi yang mencakup Papua sudah final secara politik, konstitusi, dan hukum Internasional”," katanya. 

Mahfud mengatakan, masyarakat Papua telah menyatu padu dengan pemerintah Indonesia. Kesatupaduan itu ditujukan untuk membangun Papua dalam bingkai kedamaian dan untuk tujuan kesejahteraan rakyat Papua. 

"Pemerintah Indonesia sudah bersenyawa dengan rakyat Papua untuk membangun Papua dalam bingkai kedamaian menuju kesejahteraan sesuai Inpres No. 9/2020," katanya. 

Namun, kata dia, pendekatan terhadap kelompok-kelompok yang tidak kooperatif di Papua akan berbeda. Misalnya terhadap kelompok teroris atau yang dikenal sebagai KKB Papua. Terhadap mereka, pemerintah tidak akan kompromi. Pemerintah akan tetap mengambil langkah tegas terhadap kelompok KKB itu. 

"Yang tidak koperatif hanya segelintir KKB. Penegakan hukum terhadap KKB harus dilakukan, sebab KKB merusak harmoni di tengah-tengah kedamaian masyarakat," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam sebuah diskusi virtual pada Jumat (18/6/2021), tokoh GKI Tanah Papua, Dora Balubun mengungkapkan, pihaknya telah berkali-kali mengirim surat permohonan dialog kepada pemerintah pusat soal isu Papua. Tetapi, hingga Jumat (18/6/2021), tak ada jawaban dari pemerintah pusat.[]