News

Menkopolhukam Pastikan Revisi UU ITE Segera Masuk Proses Legislasi di DPR

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan pembahasan revisi UU ITE telah selesai.


Menkopolhukam Pastikan Revisi UU ITE Segera Masuk Proses Legislasi di DPR
Menkopolhukam Mahfud MD (ISTIMEWA )

AKURAT.CO  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan pembahasan revisi UU ITE telah selesai.

Empat pasal yang banyak diprotes masyarakat dipastikan telah selesai dibahas. Selanjutnya, naskah revisi UU ITE bakal diserahkan ke proses legislasi di DPR. 

"Status revisi empat pasal dalam UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah selesai dilakukan dan segera masuk proses legislasi di DPR, setelah Kemenkumkan melakukan sinkronisasi," katanya, Selasa (15/6/2021). 

Dia mengatakan, tim kajian UU ITE telah melakukan rangkaian diskusi panjang dan telah menerima masukan dari berbagai pihak. Mulai dari akademisi, NGO, pelapor yang terkait dengan perkara UU ITE, korban, politisi, hingga jurnalis. 

"Dari awal tim kajian sangat terbuka dengan semua masukan dari masyarakat. Berbagai elemen masyarakat kita libatkan untuk memberikan masukan kepada Tim Kajian UU ITE,” katanya. 

Mahfud MD menambahkan, bahwa masukan terhadap revisi Undang-undang ITE masih bisa dilakukan oleh masyarakat dan disampaikan ke DPR.

“Sekarang ini tim kajian telah selesai melakukan tugasnya, namun masukan-masukan dari masyarakat masih terbuka dan bisa disampaikan ke DPR,” ujar Mahfud MD.

Menko Mahfud dalam kesempatan itu juga mengatakan bahwa revisi terhadap empat pasal yaitu Pasal 27, 28, 29 dan 36, ditambah satu pasal baru 45 C, bertujuan untuk menghilangkan multitafsir, pasal karet, dan upaya kriminalisasi.

Poin-poin tersebut, adalah hasil sebagaimana masukan yang diberikan kelompok masyarakat sipil selama proses pengkajian rencana revisi UU ITE dilakukan beberapa waktu lalu.

Sedangkan terkait dengan Omnibus law digital, Mahfud mengatakan, dalam penyusunannya akan membuka lebar masukan dari masyarakat.

Omnibus law bidang digital nantinya mengatur perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik dalam bentuk uang, hingga transaksi berita. Namun demikian pembuatan omnibus law bidang digital akan masuk dalam rencana jangka panjang.

Bayu Primanda

https://akurat.co