News

Mahfud: Parpol di DPR Tak Punya Legal Standing Uji Materi Ambang Batas Capres ke MK

Mahfud beralasan UU dibuat DPR dan parpol yang ada di sana.


Mahfud: Parpol di DPR Tak Punya Legal Standing Uji Materi Ambang Batas Capres ke MK
Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (24/9/2021). (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, partai politik (parpol) yang ada di DPR RI tak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan UU ke Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk menggugat UU terkait ambang batas pencalonan presiden. 

Mahfud beralasan UU dibuat DPR dan parpol yang ada di sana. Karenanya mereka tak memiliki legal standing untuk menggugatnya. 

"Parpol yang ada wakil di DPR tak punya legal standing untuk menggugat UU di MK, sebab UU dibuat oleh DPR dan parpol sudah ikut membuat," kata Mahfud menjawab pertanyaan netizen terkait upaya gugatan ke MK yang selalu kalah dikutip dari akun Twitternya, Jumat (24/6/2022). 

baca juga:

Dia mengatakan, bila Parpol tak setuju dengan isi UU, mekanisme yang ditempuh hanya melalui proses politik di DPR, bukan melalui uji materil ke MK. DPR menjadi terminal pertarungan politik untuk mengubah materi UU ke MK. 

"Kalau Parpol tak setuju isi UU ya tempuh proses di DPR, misal, agar UU diubah. Kalau kalah suara, ya, bagaimana lagi? Kuncinya harus menang suara saat Pemilu," katanya. 

Mahfud lalu bercerita terkait usulannya di rapat DPR RI. Saat pembahasan terkait UU Pemilu, dia telah mengajukan proposal ambang batas ideal Pencapresan. DPR dan pemerintah, kata dia, tetap pada sikapnya membuat ambang batas mencapai 20 persen. 

"Ketika pembahasan RUU Pemilu (2017) saya sudah usulkan PT 4% di rapat Fraksi di DPR. Tapi DPR dan Pemerintah tetap mematok 20%. Mau bagaimana lagi? Itu sudah DPR," ungkapnya. 

Di sisi lain, MK juga punya sikap sendiri. MK memandang utusan ambang batas pencalonan presiden merupakan urusan DPR. Pandangan para hakim MK itu, kata dia, tak berubah dari dulu. Karenanya, upaya uji materi pasal ambang batas pencalonan selalu mentok di MK. 

"Dan MK bersikap, threshold adalah urusan lembaga legislatif. Itu pandangan MK dari dulu sampai sekarang. Entah, kalau besok atau lusa," ujar Mahfud.[]