News

Mahfud Md Sudah Tahu Ada yang Ambil Untung dari Kremasi Jenazah

Satu kali kremasi yang biasanya Rp 6 juta bisa sampai Rp 80 juta


Mahfud Md Sudah Tahu Ada yang Ambil Untung dari Kremasi Jenazah
Menkopolhukam Mahfud MD usai menghadiri acara peringatan sewindu UUK DIY di Bangsal Pagelaran Keraton Yogyakarta, Senin (31/8/2020). (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md sudah mengetahui ada pihak-pihak yang menaikkan tarif kremasi jenazah saat pandemi Covid-19 saat ini.

Tindakan menaikkan tarif kremasi secara tidak wajar di tengah pandemi Covid-19, ikut disorot Mahfud selain minimnya krematorium.

"Masalah tempat kremasi saya catat pak, artinya belum tersedia dengan baik, mungkin ada hambatan-hambatan teknis. Saya juga baru dapat laporan tadi malam, ada tempat kremasi bagus, yang punya siap mewakafkan tetapi kemudian ada sekelompok masyarakat yang menghadang. Nanti kita selesaikan baik-baik dengan yang mau wakaf dengan yang menghadang," kata Mahfud pada silaturrahmi virtual dengan tokoh ormas Walubi, PHDI, dan Matakin mengenai penangakan Covid-19 dan upaya peningakatan disiplin Prokes.

Disamping itu, kata Mahfud, juga terjadi komersialisasi. Terkait masalah ini, Mahfud juga memberikan catatan.

"Satu kali kremasi yang biasanya Rp6 juta, bisa sampai Rp80 juta. Masih ada yang ngambil kesempatan dalam situasi seperti ini," singgung Mahfud dalam video di Youtube Kemenko Polhukam seperti dilihat redaksi, Minggu (1/8/2021). 

Isu kartel kremasi jenazah korban Covid-19 mula-mula diungkap pengusaha tol Yusuf Hamka beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, di tengah lonjakan korban Covid-19, terdapat oknum-oknum yang berusaha mengeruk keuntungan dengan menaikan tarif kremasi hingga Rp80 juta. 

Saat itu, Yusuf Hamka bertekada akan menjadikan rumah kremasi yang ada di Cilincing sebagai simbol melawan kartel kremasi. Di rumah kremasi itu, tarif sekali kremasi tak mengalami perubahan sama sekali. Tarifnya sama seperti saat normal atau saat wabah Covid-19 belum menjalar yakni Rp7 juta. 

Selain itu, pemerintah juga berupaya memutuskan rantai penularan dengan memperkuat tracing dan testing Covid-19. TNI dan Polri juga telah diterjunkan ke masyarakat untuk program vaksinasi massal. Dengan begitu, target terwujudnya herd imunity juga bisa tercapai. 

Pada pertemuan itu, Mahfud juga menerima usulan agar program vaksinasi menjangkau hingga lingkungan terkecil yakni RT. 

"Sekarang memang TNI, Polri itu udah masuk ke desa-desa tapi apakah itu bisa mewakili kepentingan RT secara merata sehingga herd imunity itu nanti betul-betul bisa berjalan tidak hanya misalnya kumpulkan orang lalu di tracing secara bersama-sama. Sedangkan yang tidak kumpul karena RT nya beda atau tidak terjangkau tidak bisa di tracing atau di treatment," katanya.[]