News

Mahfud MD: Salah.. Saya Setuju dan Pernah Usulkan Threshold 4%

Mahfud membalas cuitan Rizal Ramli jelang tengah malam


Mahfud MD: Salah.. Saya Setuju dan Pernah Usulkan Threshold 4%
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM RI Mohammad Mahfud MD memberikan kata sambutan dalam acara Diskusi Publik di Nusantara IV, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Menko Polhukam Mahfud MD mengklarifikasi soal pandangannya terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Klarifikasi Mahfud bermula dari unggahan mantan Menko Maritim Rizal Ramli. Rizal mengunggah screenshot potongan judul berita salah satu media online berjudul Mahfud MD: 92 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Oleh Cukong. 

Rizal Ramli lalu menulis tanggapan atas judul berita itu.

baca juga:

"Itu lho akibat dari sistim threshold 20%, tidak ada di UUD tapi jadi basis dari Demokrasi kriminal! Waktu itu Sept (September) 2020 kita bersepakat, RR (Rizal Ramli) akan berjuang dari luar untuk hapus threshold, Mas Mahfud akan berjuang dari dalam sistim, Mas Mahfud sudah sempat berjuang belum?," tulis Rizal Ramli di akun Twitternya, Kamis sore (23/6/2022). 

Cuitan Rizal lalu dikomentari mantan Sekjen Kementerian BUMN Said Didu.

"Kita tanya langsung Prof Mahfud MD," tulis Said Didu sambil memention akun twitter Mahfud MD. 

Jelang tengah malam Mahfud membalasnya. Dia bilang Rizal salah. 

"Saya pastikan Rizal Ramli salah. Dia memang pernah ke rumah dan bilang akan menggugat Presidensial Threshold 0% ke MK. Saya bilang silahkan. Bagus kalau MK mau memutus begitu. Tapi saya tak setuju 0% maupun 20%. Yang saya setuju dan sudah pernah saya usulkan di DPR adalah 4%," tulis Mahfud di akun twiternya. 

Mahfud lalu membeberkan alasannya mengusulkan syarat PT 4 persen. Dia mengatakan, menurut UUD 1945 pasangan Capres/cawapres diajukan oleh parpol atau gabungan parpol peseta pemilu yang diatur dengan UU. 

"Saya usul agar Parpol yang boleh mengusung pasangan adalah Parpol yang sudah punya kursi di DPR yakni mencapai Parliamentary Threshold 4%. 4% adalah bukti “resmi” punya dukungan rakyat," ungkapnya. 

Meskipun berbeda pendapat dengan Rizal Ramli, dalam pertemuan tahun 2020 itu, Mahfid mengaku tetap mempersilahkan Rizal Ramli untuk kembali mengajukan gugatannya ke MK untuk belasan kalinya. 

"Tapi saya selalu bilang, menurut MK, penentuan threshold itu ada di DPR bukan di MK. Bagi MK boleh saja 0%, 4%, atau 20%, penentuannya bukan MK melainkan legislatif. Sejak dulu begitu sikap MK," tulis Mahfud.[]