News

Mahfud MD Pastikan Pemerintah Netral Pada Urusan Pemilu

Mahfud MD menegaskan pemerintah akan mengambil posisi netral dalam seluruh tahapan Pemilu 2024.


Mahfud MD Pastikan Pemerintah Netral Pada Urusan Pemilu
Mahfud MD bersama Timsel calon anggota KPU dan Bawaslu (Tangkapan layar YouTube Kemenko Polhukam)

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah akan mengambil posisi netral dalam seluruh tahapan Pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud usai menerima tim seleksi (Timsel) calon anggota KPU dan Bawaslu di kantornya, Jumat (22/10/2021). Mahfud mengatakan, pembentukan panitia seleksi ini sesuai dengan amanah konstitusi. 

"Pemerintah kalau dalam urusan Pemilu sudah bertekad akan betul-betul netral dan adil tidak memihak," katanya usai menerima Timsel calon anggota KPU dan Bawaslu. 

Upaya pemerintah menjaga netralitas itu, kata dia, telah nampak sejak perekrutan calon anggota KPU dan Bawaslu serta Timsel yang akan bertugas menjaring calon anggota KPU dan Bawaslu. Karenanya, pemerintah menjaga jarak agar Timsel tidak diintervensi. 

"Oleh sebab itu, sejak dari pembentukan KPU dan Bawaslu serta Panselnya kita juga pilih orang-orang yang kredibilitasnya sudah diuji. Inilah orang-orangnya," katanya sambil mengenalkan 11 anggota Timsel itu. 

Dengan dibentuknya Timsel untuk menjaring calon anggota KPU dan Bawaslu serta menyeleksinya membuktikan bahwa pemerintah memiliki agenda politik yang jelas. Sesuai amanah konstitusi, Pemilu harus dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. 

Dia mengungkapkan, pembentukan tim seleksi itu telah sesuai dengan amanah konstitusi, di  tahun 2024 harus dilaksanakan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pillada. Pada tahun yang sama juga harus dilakukan pengambilan sumpah jabatan presiden di gedung DPR yang dilakukan oleh anggota DPR yang baru. 

"Menurut UU juga dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu harus sudah dilantik pada bulan April tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden menetapkan ini, 11 orang anggota Timsel," ungkapnya. 

Dia mengatakan, dilihat dari profil Timsel, 11 orang yang diamanatkan Presiden menjadi Timsel merupakan tokoh-tokoh yang kredibel dan diyakini amanah mengemban tugasnya. Sehingga proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu tetap berjalan sesuai norma yang berlaku. 

"Jadi kalau melihat nama-nama ini insyallah amanah dan profesional. Shg ini tetap dalam kerangka konstitusional," ungkapnya.[]