News

Mahfud MD Lebih Setuju Presiden 2 Periode, Warganet: Biar Bisa Gantian Memimpin Ya Prof?

Menko Polhukam Mahfud MD secara pribadi kurang setuju dengan usul masa jabatan presiden menjadi tiga periode.


Mahfud MD Lebih Setuju Presiden 2 Periode, Warganet: Biar Bisa Gantian Memimpin Ya Prof?
Mantan Ketua MK Mahfud MD (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Menko Polhukam Mahfud MD secara pribadi kurang setuju dengan usul masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Lewat Twitter, Mahfud menjelaskan konstitusi telah mengatur masa jabatan presiden. Dalam Pasal 7 UUD 1945 dijelaskan 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan'.

"Secara pribadi saya lebih setuju seperti sekarang, maksimal 2 periode saja. Adanya konstitusi itu, antara lain, untuk membatasi kekuasaan baik lingkup maupun waktunya," tutur Mahfud MD sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari akun @mohmahfudmd, Minggu (20/6/2021).

Pernyataan Mahfud MD mendapat beragam komentar dari warganet. Banyak yang setuju dengan pendapatnya. 

Di sisi lain, Mahfud malah didorong menjadi kandidat di Pilpres 2024. 

"2024 nanti pak mahfud saja yg maju jd presiden. Pasangan sama @newsuleprikitiw," ujar pengguna akun @AgungTri_Whyudi.

"Pa @mohmahfudmd anda maju aja di pilpres 2024 supaya jabatan presiden hanya 2 periode saja. kan bisa gantian memimpin!," tutur pengguna akun @raihanm***.

Sebelumnya, Juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, mengingatkan penasihat komunitas Jokowi-Prabowo Subianto (Jokpro), M Qodari, agar tidak cari muka dengan wacana jabatan presiden tiga periode.

Fadjroel menyampaikan sikap Jokowi yang tegak lurus dengan amanat reformasi 1998 dan konstitusional UUD 1945.

“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen kesatu bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” kata juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman dalam keterangannya, Minggu (20/6).

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah juga sudah menegaskan sikap Fraksi PDIP di MPR menolak amandemen UUD 45 untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Politisi PDIP itu menyebutkan bahwa gagasan fraksinya di MPR hanya amandemen terbatas, yakni menambah satu ayat di Pasal 3 UUD 1945, yaitu MPR diberi wewenang untuk menetapkan haluan negara atau haluan nasional. Gagasan itu, kata dia, tidak akan melebar ke mana-mana. 

"Kalau ada agenda (lain selain 1 ayat di Pasal 3 UUD 1945) itu, secara tegas PDIP menarik diri dari agenda tersebut. Apalagi misalkan gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik, baik kami di MPR khususnya kami di PDIP," katanya saat menyampaikan pandangannya atas hasil survei SMRC, Minggu (20/6/2021).[]