News

Mahfud MD Ancam Pidanakan Obligor dan Debitur BLBI Membangkang dari Kewajiban Hutang

Mahfud MD mengancam akan mempidanakan para obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang membangkang dari kewajiban hutangnya.


Mahfud MD Ancam Pidanakan Obligor dan Debitur BLBI Membangkang dari Kewajiban Hutang
Menkopolhukam Mahfud MD didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengancam akan mempidanakan para obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang membangkang dari kewajiban hutangnya.

Mahfud menyatakan, hal itu dimungkinkan bila para obligor itu secara sengaja tak mau melunasi kewajiban hutangnya sejak 1997-1998.

"Kalau akan terjadi pembangkangan meskipun ini (perkara) perdata, supaya diingat bahwa kalau sengaja melanggar utang perdata ini, bisa saja nanti berbelok ke pidana," kata Mahfud usai melantik Kelompok Kerja Satgas Penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada hari ini, Jumat (4/6/2021). 

Alasan pemidanaan itu dimungkinkan. Sebab, bila obligor dan debitur menolak membayar utangnya terhadap negara yang tak pernah ditagih sejak 1998 silam, tindakan itu sama saja dengan merugikan negara. Karenanya, pantas dipidana.

"Kenapa? Karena kalau dia sudah tidak mau membayar utang-utangnya atau memberi bukti palsu atau selalu ingkar, itu saja dia (obligor dan debitur) merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain, melanggar hukum karena mereka tidak mengakui terhadap apa yang secara hukum sudah disahkan sebagai utang," ujar Guru Besar Fakultas Hukum UII Yoakarta itu. 

Mahfud mengakui ada perbedaan sudut pandang antara hakim agung di Mahkamah Agung (MA) soal status hukum utang piutang itu. Ada yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana. Adapula yang menyebutnya sebagai perbuatan perdata. Bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai perbuatan dalam koridor Tata Usaha Negara (TUN). 

Dia mengungkapkan, total utang para obligor dan debitur itu senilai Rp110.454 triliun. 

"Tapi hakim agung semuanya menyatakan ada kerugian negara cuma bukan korupsi," tegasnya.[]