News

Mahfud MD: Ada Debitur BLBI Utangnya Rp58 Triliun, tapi Bayarnya Cuma 17 Persen

Menteri Koordinator Politikus Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kebijakan pemerintah terkait utang obligor dan debitur BLBI jauh lebih murah.


Mahfud MD: Ada Debitur BLBI Utangnya Rp58 Triliun, tapi Bayarnya Cuma 17 Persen
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD (SCMP)

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kebijakan pemerintah terkait utang obligor dan debitur BLBI jauh lebih murah. Pemerintah mengitung utang para obligor dan debitur berdasarkan nilai utang saat kebijakan BLBI dilaksanakan, 20 tahun silam. 

Karenanya, tak ada alasan bagi para obligor dan debitur untuk tidak menyelesaikan tunggakannya. 

"Sehingga saya katakan ada yang punya utang Rp58 triliun hanya menjadi (membayar) 17 persen dari itu. Itu sudah karena situasi saat itu. Menilai berapa utangmu yang harus dibayari, hartamu berapa, kita hitung. Dalam bentuk pengakuan, serahkan ke negara," katanya dilansir dari Youtube Kemenko Polhukam, Rabu (22/9/2021). 

baca juga:

Dia mengatakan, keringanan kebijakan itu harusnya dimanfaatkan para debitur untuk memenuhi kewajibannya. Karenanya, tidak ada celah bagi para debitur dan obligor untuk menunda-nunda pembayaran. 

"Nah sekarang masa masih mau ngemplang, kan (perhitungan nilainya) sudah sesuai situasi saat itu (saat dana BLBI dipinjamkan ke debitur)," ungkap Ketua Tim Pengarah Satgas Penagihan BLBI itu. 

Mahfud juga mengupdate kinerja Satgas Penagihan. Dia mengatakan, tim bentukan pemerintah itu telah bekerja cukup baik. Capaian kinerjanya menunjukan ada kemajuan besar dalam penyelesaian akhir masalah dana BLBI. 

Membaiknya kinerja tim Satgas itu dibuktikan dengan keberhasilan tim mengidentifikasi aset obligor dan debitur BLBI. Terutama aset berupa tanah. Hingga kini, tim Satgas telah mengidentifikasi 15.2 juta hektar tanah. Sebanyak 5.2 juta diantaranya telah disita dan berada di empat kota di Indonesia. 

"Yang 5.2 juta hektar kemaren di empat kota sudah kita kuasai langsung dan nanti akan segera masuk dalam proses sertifikasi atas nama negara," ungkapnya. 

Selain itu, pada Senin (20/9/2021), pemerintah juga telah menerima pembayaran hutang BLBI dari sebuah bank obligor senilai Rp100 miliar. Mahfud mengapresiasi itu. 

Sebelumnya, Mahfud mengatakan pihaknya akan memburu debitur dan obligor BLBI yang menolak datang memenuhi undangan tim Satgas. Bagi dia, kehadiran obligor dan debitur BLBI ke Satgas Penagihan akan sangat menentukan sikap dan penyelesaian utang dana BLBI. 

"Karena kalau nggak datang juga, kita juga sudah punya dokumen. Akan dikejar. Dan akan ditempuh jalan hukum," katanya saat konferensi pers secara virtual di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (21/9/2021).[]