News

Mahfud Bilang Presiden Kecewa dengan Mahkamah Agung: Koruptor Dikorting Hukumannya

Mahfud Bilang Presiden Kecewa dengan Mahkamah Agung: Koruptor Dikorting Hukumannya
Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) memberikan keterangan pers usai menerima hasil laporan pemantauan dan penyelidikan peristiwa kematian Brigadir J dari Komnas HAM di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/9/2022). Berdasarkan laporan yang disusun Komnas HAM bersama Komnas Perempuan disimpulkan terjadi (Antara Foto)

AKURAT.CO, Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa dengan penegakan hukum di Mahkamah Agung (MA).

Mahfud mengatakan, Presiden sama seperti masyarakat yang kecewa terhadap penegakan hukum, terutama tentang pemberantasan korupsi. Dia menyebut banyak perkara korupsi 'gembos' saat masuk ke MA.

"Pemerintah sudah bekerja keras misalnya untuk membawa satu kasus ke pengadilan, kadang kala menang di pengadilan pertama seorang koruptor dibebaskan di tingkat Mahkamah Agung atau di korting hukumannya dengan diskon yang sangat besar," kata Mahfud MD dalam tayangan video dikutip pada Jumat (30/9/2022).

baca juga:

Upaya pemerintah menembus blokade sindikat kejahatan di lembaga peradilan hukum justru terbentur keras di tingkat MA. "Sehingga pemerintah merasa kita sudah berusaha keras memblok, menembus blokade-blokade yang menghambat bahkan pemerintah berani mengamputasi tangannya dan kakinya sendiri, sumber keuangannya sendiri, seperti asuransi Jiwasraya Asabri apa satelit Kemhan Garuda dan sebagainya," ujar Mahfud. 

Dia mengungkapkan, ada nuansa kesungguhan di lembaga-lembaga peradilan saat ini. Termasuk juga di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu dibuktikan dengan banyaknya pejabat negara seperti Bupati, Walikota, Gubernur bahkan menteri diciduk karena terbukti melakukan korupsi. 

"Bahwa semua pengadilan sekarang bersungguh-sungguh, KPK juga bersungguh, Menteri, DPRD, Gubernur bupati, ditangkap masuk pengadilan tapi sering sekali sesudah di MA itu gembos. Kadang kala hukumannya dikurangi, kadangkala dibebaskan dan kita tidak bisa ikut campur," kata Mahfud.[]