News

Mahfud Beberkan Alasan Pemerintah Baru Ajukan Usul Jadwal Pemilu

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkap alasan pemerintah baru mengusulkan jadwal Pemilu 2024.


Mahfud Beberkan Alasan Pemerintah Baru Ajukan Usul Jadwal Pemilu
Menkopolhukam Mahfud MD usai menghadiri acara peringatan sewindu UUK DIY di Bangsal Pagelaran Keraton Yogyakarta, Senin (31/8/2020). (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkap alasan pemerintah baru mengusulkan jadwal Pemilu 2024.

"Ada yang bilang, kok pemerintah baru ajukan usul jadwal Pemilu? Kok tidak dulu-dulu? Ya, iyalah. KPU yang berwenang menetapkan jadwal Pemilu kan baru meminta pendapat Pemerintah dan DPR sesuai ketentuan UU," kata Mahfud MD lewat akun Twitter @mohmahfudmd, Minggu (17/10/2021).

Dia mengungkapkan, sebaliknya, pemerintah juga bisa saja dituduh memiliki hidden agenda bila mengusulkan jadwal Pemilu mendahului KPU sebagai penyelenggara Pemilu. "Kalau belum diminta kita kok ngajukan duluan nanti dituding ada agenda terselubung," ungkapnya. 

Mahfud mengatakan, pemerintah juga berpotensi mengulur-ulur apabila telah diminta pendapat resmi, namun pemerintah tidak kunjung mengusulkan. Apalagi, asumsi itu sempat mencuat seiring dengan adanya isu perpanjangan masa jabatan presiden ataupun perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. 

"Sebaliknya kalau sudah dimintai pendapat secara resmi kok tidak mengusulkan nanti kita bisa dituding tak mau adakan Pemilu. Makanya kami usul hari H Pemilu yang efisien waktu dan biayanya tanpa melanggar agenda konstitusional," katanya. 

Usulan hari H penyelenggaraan Pemilu itu, kata Mahfud, sudah didahului dengan simulasi-sumulasi. Maka dari itu, kata Mahfud, pemerintah mengusulkan penyelenggaraan Pemilu 2025 dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024. Baik untuk pemilihan calon anggota DPR maupun Calon Presiden dan Wakil Presiden. 

Dia mengatakan usulan hari-H tersebut efisien secara waktu dan biaya serta tak melanggar agenda konstitusional.

"Itu sudah dengan simulasi yang ketat. KPU dan DPR bisa membuat usul juga," katanya. 

Di sisi lain, Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu untuk masa bakti 2022-2027 juga baru terbentuk. Selama tiga bulan ke depan, Timsel akan menjaring dan memproses calon-calon yang mendaftar sehingga bisa mendapatkan 14 orang calon komisioner KPU dan 10 orang calon komisioner Bawaslu.[]