News

Mahadi Nasution: Tak Ada Dualisme SOKSI, Munas Riau Ilegal

Mahadi Nasution: Tak Ada Dualisme SOKSI, Munas Riau Ilegal
Wakil Bendahara Umum Depinas SOKSI, Mahadi Nasution (ISTIMEWA)

AKURAT.CO Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) periode 2020-2025 yang sah di bawah kepemimpinan Ahmadi Noor Supit dan Mukhamad Misbakhun sebagai Sekretari Jenderal. 

Kepengurusan yang dihasilkan Munas XI SOKSI di Hotel Sultan, Jakarta, 24-26 Juli 2020. 

"Jadi tidak ujug-ujug timbul menamakan organisasi SOKSI. Selain legal standing yang sah, SOKSI yang aspirasi politiknya ke Partai Golkar juga harus memiliki de facto politik di Partai Golkar," ujar Wakil Bendahara Umum Depinas SOKSI, Mahadi Nasution dalam keterangannya, pagi ini. 

baca juga:

Mahadi juga memastikan tidak ada SK terbit setelah munas versi Ali Wongso Sinaga. Atas dasar inilah DPP Partai Golkar pada Munaslub Partai Golkar di Jakarta 19-20 Desember 2020 mengakui dan mengesahkan SOKSI di bawah kepemimpinan Ade Komaruddin yang dilanjutkan oleh Ahmadi Noor Supit saat ini. 

"Saya tahu betul bagaimana proses SK Kemenkumham mereka terbit, saya pernah bersama kelompok tersebut, bahkan sebagai ketua Organizing Committe Munas kelompok mereka pada Juli 2017, di Hotel Menara Peninsula. Jakarta," tegasnya.  

Bahkan, lanjut Mahadi, dirinya mendengar langsung pengakuan dan pengesahan DPP tersebut dibacakan oleh Sekretaris SC, Sarmuji. "Hal inilah yang membuat saya  kembali ke jalan yang benar, kembali ke rumah besar SOKSI. Saya menghadap dan menghaturkan maaf kepada Mas Bobby saat itu," ungkap Mahadi. 

Mahadi pun mengimbau agar personel-personel yang mengaku SOKSI tersebut untuk segera kembali ke jalan yang benar.  

"Jangan terpengaruh sesat berpikir segelintir oknum yang menggunakan organisasi yang kita cintai ini demi kepentingan pribadi semata," seru dia. 

Mahadi Nasution yang bergabung dengan SOKSI sejak 2002 sebagai Wakil Ketua Depidar XXXII Kepulauan Riau ini menegaskan, secara de facto politik Depinas SOKSI di internal Golkar juga membuktikan bahwa seluruh kader beringin se Indonesia tahu dan sadar tidak ada dualisme di tubuh SOKSI. 

"Terbukti juga tidak adanya anggota DPR baik pusat dan daerah yang bergabung dengan mereka, sebagian besar pengurus mereka hanya orang-orang baru yang tidak mengerti sejarah SOKSI apalagi tentang Golkar," terang dia 

Menurut Mahadi, kehadiran Sekjen Partai Golkar dalam acara mereka bukan sikap resmi Partai Golkar. Berbeda jika dibandingkan dengan Munas Depinas Soksi 2020 yang dihadiri formasi lengkap Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus, beserta jajaran pengurus DPP lainnya termasuk pimpinan dan Pengurus Tri Karya dan Hasta Karya. Dalam munas tersebut bergema dukungan mengusulkan calon presiden Partai Golkar 2024, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. 

"Dan ini adalah usulan paling awal dari seluruh Tri Karya dan Hasta karya atau organisasi  yang mendirikan atau didirikan Partai Golkar," imbuh dia.

Mahadi juga berharap kepada segenap tokoh dan pemimpin Partai Golkar untuk menjaga soliditas internal dan jangan malah membuat kegaduhan serta memperkeruh suasana internal SOKSI. 

"Saya curiga ada muatan tertentu beberapa tokoh Golkar yang masih memberi ruang pada mereka. Hal ini menjadi absurd sebagaimana ditahun politik ini Golkar harus solid dan bersatu mencapai Tri Sukses Politik, Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024," pungkas Mahadi. 

Sebelumnya, beredar kabar SOKSI yang diinisiasi Perkumpulan Soksi pimpinan Ali Wongso Sinaga menggelar Munas XI di Pekan Baru, Riau pada 9-11 Desember 2022.

Munas versi Ali Wongso Sinaga ini kabarnya dihadiri oleh Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus. 

Sekjen Depinas SOKSI, Mukhamad Misbakhun telah menegaskan, Munas XI versi Ali Wongso Sinaga tidak memiliki standing dan akar sejarah dengan SOKSI  yang didirikan oleh almarhum Mayor Jenderal TNI (Purn) Prof. Suhardiman.

"Saya mendapatkan konfirmasi dari keluarga almarhum Bapak Prof. Suhardiman selaku pendiri SOKSI, pihak keluarga tidak berkenan foto Almarhum Bapak Prof. Suhardiman ditampilkan oleh Ali Wongso dalam kegiatan yang menggunakan identitas SOKSI karena pihak keluarga Almarhum Bapak Prof. Suhardiman menganggap SOKSI yang saat ini diketuai oleh Ali Wongso bukan SOKSI yang legal," ujar Misbakhun melalui keterangan pers di Jakarta, Jumat (9/12/2022) .

Menurut dia, SOKSI yang legal adalah yang didirikan oleh Almarhum Prof. Suhardiman pada 20 Mei 1960. 

"Untuk itu tidak patut Ali Wongso menggunakan foto Bapak Prof. Suhardiman dalam kegiatan mereka," katanya.[]