Ekonomi

Mafia Tambang Merajalela, KPK dan Polri Tolong Turun Tangan!

Maraknya mafia tambang di Indonesia akibat kurangnya pengawasan serta audit yang bersifat berkelanjutan di lapangan


Mafia Tambang Merajalela, KPK dan Polri Tolong Turun Tangan!
Ilustrasi Pertambangan (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO Sektor pertambangan di Indonesia tidak pernah lepas dari isu yang tidak sedap, salah satu isu yang santer terdengar yakni keberadaan mafia yang menjadikan banyaknya investor yang menanamkan modalnya khususnya dalam sektor pertambangan.

Keresahan ini juga dirasakan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohamad Faisal. Dirinya menilai kasus mafia pertambangan di Indonesia sudah tradisi akar budaya dan mendarah daging seakan tradisi yang marak terjadi di Indonesia khususnya Sumatera Selatan.

Mafia juga diduga menggunakan aparatur dan perangkat negara untuk mengintimidasi investor agar dapat melepas kepemilikan tambang yang menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah.

baca juga:

" Praktik-praktiknya memang mengindikasikan dan diwarnai dengan pengaruh dari bayangan pemerintah. Kemudian ada juga praktik-praktik ilegal yang seringkali merugikan masyarakat sekitar dan juga bagi lingkungan setempat," ujar Mohamad Faisal dalam keterangan tertulis, Kamis (5/5/2022).

Karenanya, Faisal mulai mendesak penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri untuk turun gunung demi menginvestigasi keberadaan mafia dalam sektor-sektor pertambangan yang marak terjadi.

" Saya rasa setuju kalau kemudian Kejaksaan Agung, KPK dan Polri memang mesti harus turun sampai ke bawah, sampai ke praktik-praktik sektor pertambangan ini. Karena itu masih marak sampai sekarang," tegasnya.

Ia juga berharap pemerintah untuk dapat mengawasi secara ketat jalannya investigasi agar dapat ke lingkup yang lebih luas. KPK juga harus lebih intesif turun ke daerah, tidak hanya mengontrol dari pusat.

" Karena ini sudah marak di banyak daerah dan tipikal terjadi juga di industri atau bisnis tambang dan itu seharusnya menjadi fokus utama juga bagi KPK," tuturnya.

Sementara Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto sendiri menilai maraknya mafia tambang di Indonesia akibat kurangnya pengawasan serta audit yang bersifat berkelanjutan di lapangan. Ilegal mining dan sangat lemahnya tata kelola di sektor perizinan menjadikan celah bagi mafia untuk menjalankan aksinya.