News

Mabes Polri: Irjen Napoleon Bonaparte Minta Rp7 Miliar untuk Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra


Mabes Polri: Irjen Napoleon Bonaparte Minta Rp7 Miliar untuk Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra
Djoko Tjandra dikawal saat datang untuk penyerahan tersangka atas kasus dugaan pemalsuan surat jalan narapidana pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, di gedung Kejari Jakarta Timur, Senin (28/9/20). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Tim hukum Bareskrim Polri menyebut Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri menyetujui kesepakatan pemberian uang senilai Rp7 miliar untuk penghapusan red notice Djoko Tjandra pada 13 April 2020.

Hal tersebut disampaikan Tim hukum Bareskrim Polri yang tidak ingin disebutkan identitasnya dalam menjawab dalil permohonan yang diajukan pihak kuasa Irjen Napoleon Bonaparte dalam sidang lanjutan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2020). 

Tim hukum Bareskrim Polri mengatakan, kesepakatan itu terjadi antara Napoleon Bonaparte dengan Tommy Sumardi yang juga berstatus sebagai tersangka pemberian suap dalam penghapusan red notice Djoko Tjandra. 

Fakta tersebut diketahui saat penyidik Dittipikor Bareskrim melakukan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga tersangka. 

Pada awalnya, dalam kesepakan itu, nilai uang yang ditawarkan Tommy Sumardi sebagai perantara suap adalah Rp 3 miliar. Namun angka tersebut batal, sehingga kesepakatan antara Irjen Napoleon dengan Tommy Sumardi di angka Rp 7 miliar.

"Fakta perbuatan Pemohon (Irjen Napoleon Bonaparte) adalah setelah adanya pertemuan terkait kesepakatan tentang nilai sejumlah (uang) yang awalnya Rp 3 Miliar, yang akhirnya nilai tersebut disepakati sebesar Rp 7 miliar," jawab tim hukum Bareskrim Polri. 

Tim Hukum Bareskrim sebagai Termohon melanjutkan, uang Rp 7 miliar itu diberikan dalam pecahan Dollar Amerika dan Dollar Singapura secara bertahap. Selanjutnya, kubu termohon Bareskrim Polri menyatakan jika pihaknya telah menyesuaikan sejumlah bukti yang berkualitas seperti kesaksian para saksi, serta bukti surat lainnya yang dimiliki penyidik Bareskrim Polri. 

"Bukti CCTV jelas-jelas melihat uang tersebut diserahkan kepada pemohon. Penyerahan uang tersebut berimplikasi pada pengambilan keputusan yang lebih menguntungkan pemberi suap (penghapusan red notice)," ucapnya. 

Dengan demikian, tim hukum Bareskrim Polri meminta hakim  menolak seluruh dalil yang diajukan Irjen Napoleon Bonaparte selaku pemohon. Tak hanya itu, termohon juga tidak menjawab satu per satu permohonan yang dibacakan pada sidang sebelumnya.