News

MA Tambah Hukuman Terdakwa Korupsi Impor Tekstil Irianto

Irianto selaku Direktur Peter Garmindo Prima sekaligus komisaris PT Fleemings Indo Batam dinilai terbukti melakukan korupsi


MA Tambah Hukuman Terdakwa Korupsi Impor Tekstil Irianto
Gedung Mahkama Agung (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Terdakwa kasus korupsi impor tekstil Irianto harus gigit jari. Upaya kasasi Jaksa Penuntut Umum atas vonis tiga tahun penjara Irianto dikabulkan Mahkamah Agung (MA) menjadi 10 tahun penjara.

Irianto selaku Direktur Peter Garmindo Prima sekaligus komisaris PT Fleemings Indo Batam dinilai terbukti melakukan korupsi terkait impor tekstil yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,6 triliun.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp200 juta, jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,” demikian petikan putusan perkara nomor: 4952 K/Pid.Sus/2021 tersebut seperti disampakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Minggu (19/12/2021).

baca juga:

Majelis Hakim Kasasi menilai Irianto telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair. Ia juga terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor sebagaimana dakwaan kedua.

Dalam pertimbangannya, Irianto terbukti menyuap pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, yaitu Mokhammad Mukhlas, Hariyonoadi Wibowo, Dedi Aldrian, dan Kamaruddin Siregar yang memiliki wewenang melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mengawasi lalu lintas barang impor, dalam hal ini tekstil.

Dia menyuap Rp1,95 miliar untuk 390 kontainer tekstil impor dari negara China melalui kawasan Bebas Batam ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.

Pertimbangan selanjutnya, karena hakim melihat ada kerugian keuangan negara sebesar Rp1,6 triliun serta dikaitkan pula dengan SEMA 3/2018, maka Irianto lebih tepat dikenakan Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor.

Kontruksi Perkara

PT FIB dan PT PGP yang diberikan izin API-P oleh Kementerian Perdagangan yang diharapkan akan melakukan penyerapan tenaga kerja, kenyataannya tidak melakukan produksi pakaian jadi. Hal ini menyebabkan pertambahan nilai dari proses produksi yang seharusnya dilakukan PT FIB dan PT PGP tidak terjadi.