News

MA Kabulkan Penghapusan Biaya STNK, Pemerintah Diminta Kembalikan Uang Rakyat


MA Kabulkan Penghapusan Biaya STNK, Pemerintah Diminta Kembalikan Uang Rakyat
Lawyer asal Surabaya, Mohammad Sholeh menunjukkan salinan MA (AKURAt.CO/Adi Supriyanto)

AKURAT.CO, Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan gugatan atas penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya terkait pengenaan biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tercantum dalam PP No.60 tahun 2016.

Lawyer asal Surabaya, Mohammad Sholeh & Partner mengatakan, pemerintah harus segera mengembalikan uang rakyat yang telah dipungutnya. Pungutan biaya pengesahan STNK terhitung sejak 19 Februari 2018 harusnya sudah tidak diberlakukan karena pihaknya selaku penggugat Uji Materi PP No.60 tahun 2016 sudah menerima salinan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan biaya pengesahan STNK dihapus.

Sholeh mengaku, putusan sidang uji materi dari MA itu sebenarnya sejak Juni 2017 lalu. Hanya saja pihaknya baru menerima salinan putusan Reg.No.12.P/Hum/2017 pada 19 Februari 2019.

"Tapi faktanya pemerintah masih memungut biaya pengesahan STNK tersebut, sehingga terpaksa kami somasi supaya rakyat tidak dirugikan,” ujar Sholeh, di Surabaya, Rabu (14/3).

Pihaknya mencoba mengecek langsung di lapangan dengan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan di kantor Samsat ternyata biaya pengesahan sudah ditiadakan alias dicoret dalam surat STNK.

Politisi asal Gerindra itu menegaskan, seharusnya uang pungutan biaya pengesahan STNK terhitung sejak 20 Februari hingga 13 Maret 2018 itu dikebalikan kepada wajib pajak.

"Memang nilainya tidak seberapa bagi wajib pajak, tapi kalau dikalikan jumlah kendaraan nilainya cukup fantastis,,” jelas Sholeh didampingi Noval Ibrohim Salim selaku penggugat uji materi PP.No.60 tahun 2016

Berdasarkan data Kakorlantas tahun 2016, lanjut Sholeh jumlah kendaraan bermotor baik R2 maupun R4 mencapai 128,3 juta. Artinya jika dibagi 12 bulan, rata-rata kendaraan yang jatuh tempo membayar PKB (STNK) sebanyak 10 juta kendaraan.

“Kalau kendaraan R2 sebanyak Rp 5 juta x 25 ribu : 125 milyar. Sedangkan kendaraan R4 sebanyak 5 juta x 50 ribu : 2,5 trilyun, sehingga kalau dijumlahkan kerugian yang diderita masyarakat dalam sebulan ditaksir mencapai Rp.2,6 trilyun,” dalih Sholeh.

Menurutnya, pemerintah harusnya tidak boleh memanfaatkan perkara a quo sejak menerima salinan putusan dari MA, memanfaatkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Perma No.1 tahun 2011.

“Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum,” tegasnya.

Alasan kliennya mengajukan uji materi PP No.60 tahun 2011 itu karena pengesahan STNK itu dinilai pungutan ganda sebab pada saat pajak kendaraan bermotor dibayar PNBP STNK sudah dipungut. Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) UU No.30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam petikan Amar Putusan MA menyebutkan, memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.[]