News

Politisi PAN Apresiasi Putusan MA yang Batalkan Uji Materi SKB 3 Menteri

SKB 3 Menteri jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31


Politisi PAN Apresiasi Putusan MA yang Batalkan Uji Materi SKB 3 Menteri
Anggota Komisi II fraksi PAN, Guspardi Gaus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). (Oktaviani)

AKURAT.CO, Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan uji materi SKB 3 Menteri terkait tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dilingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

"Tentunya kita bersyukur dengan Keputusan MA yang membatalkan SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah. Ini merupakan hasil perjuangan  bersama berbagai ormas dan tokoh masyarakat sumatera Barat yang resah dan khawatir dengan keluarnya SKB 3 Menteri," kata Guspardi sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dari berita parlemen, Jumat (7/5/2021). 

Dia menilai SKB 3 Menteri jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"SKB 3 menteri itu juga bersebarangan dengan UU Otonomi Daerah dan mengebiri semangat otonomi daerah. Kewenangan pengaturan dan tata cara berpakaian di sekolah cukup diatur oleh pemerintah daerah bukan oleh pemerintah pusat dan harus sesuai dengan ajaran agama dan kearifan lokal masing-masing daerah," ungkapnya.

Oleh karena itu, Guspardi berharap semua pihak  menghormati dan menerima putusan yang telah di ketok palu oleh MA yang menyatakan SKB 3 Menteri ini bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

"Selanjutnya MA juga memerintahkan agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemenag, serta Kemendagri untuk mencabut SKB tersebut," pungkas

Anggota Baleg DPR RI tersebut. Diketahui, MA telah resmi membatalkan SKB Tiga Menteri tentang Pakaian Seragam dan Atribut para Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Sebelumnya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat mengajukan permohonan keberatan terkait SKB tersebut dengan nomor perkara 17/P/HUM/2021. SKB ini ditetapkan pada Februari 2021 lalu.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co