News

Lusa, DPR-Pemerintah Akan Bahas Persiapan Penyelenggaraan Haji & Umrah 2022

Komisi VIII DPR RI akan segera membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 2022 dengan Kementerian Agama.


Lusa, DPR-Pemerintah Akan Bahas Persiapan Penyelenggaraan Haji & Umrah 2022
Hanya dalam waktu 24 jam, ada lebih dari 450 ribu orang di Arab Saudi yang mendaftar haji tahun ini. (AFP)

AKURAT.CO, Komisi VIII DPR RI akan segera membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 2022 dengan Kementerian Agama. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi telah membuka penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 2022.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA), tertanggal 25 November 2021 telah menerbitkan surat yang menerangkan bahwa terhitung 1 Desember 2021, penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju ke Arab Saudi.

Artinya, kata Ace, warga Indonesia sudah diperbolehkan masuk ke Arab Saudi tanpa perlu melalui negara ke-3 selama 14 hari.

“Insya Allah, besok Senin kami akan rapat dengan Menag untuk membicarakan tentang perkembangan terkahir dan kemungkinan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2022,” kata Ace dalam acara Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Provinsi Jawa Barat 2021 kepada para penyuluh agama, KBIHU dan tokoh masyarakat Kabupaten Indramayu di Hotel Aston Cirebon, Sabtu (27/11/2021).

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Agama Yaqut Chalil Qoumas telah lakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi (19/11/2021) guna membahas berbagai kerja sama, di antaranya mengenai pendirian Islamic Center dan kelanjutan umrah bagi jemaah asal Indonesia.

Ace mengaku telah diundang Duta Besar Arab untuk Indonesia, Syekh Essam bin Abed Al-Thafaqi. Dubes Arab ini menyampaikan kabar baik.

"Travel ban (larangan perjalanan) kita sudah dicabut. Kita bisa masuk Arab Saudi dengan karantinanya 4 hari, tanpa harus melakukan booster lagi. Soal teknisnya bagaimana, itu yang akan kami bicarakan besok,” terang politikus Partai Golkar itu.

Pada acara itu, Ace juga meluruskan berbagai informasi hoaks tentang penyelenggaraan haji. Menurutnya, banyak beredar informasi bahwa pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia dikarenakan Indonesia mempunyai utang kepada pemerintah Arab Saudi. Ada juga informasi bahwa dana haji disalahgunakan pemerintah.

Ace menegaskan hal-hal itu adalah berita bohong. “Uang haji itu dikelola bukan oleh Kemenag, tapi berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014, dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” terang Ace.